Ini dia Penyebab Insiden Pembakaran Gedung Gubernur Kaltara

| 6636 Views
id Ini dia Penyebab Insiden Pembakaran Gedung Gubernur Kaltara
Ini dia Penyebab Insiden Pembakaran Gedung Gubernur Kaltara

www.newstara.com - JAKARTA - Insiden pengrusakan dan pembakaran gedung Gubernur Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dan 3 unit mobil dinas milik Pemprov Kaltara ternyata diduga disebabkan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kaltara yang mengulur-ulur waktu proses pelaporan tim Pejuang nomor urut 1 atas temuan pelanggaran Pilkada. Walaupun, aksi unjuk rasa anarkis itu tidak bisa dibenarkan oleh siapapun. Tapi setidaknya penyelenggara pemilu harus pro-aktif dalam menyikapi setiap pelaporan dari masyarakat.

Tim Relawan Pejuang Martinus menegaskan aksi itu murni dilakukan oleh masyarakat bawah yang merasa lembaga penyelenggara Pemilukada seperti Panwaslu dan KPU Kaltara yang tidak bersikap netral. Bahkan, tim Pejuang tidak memfasilitasi aksi unjuk rasa tersebut. Sebelumnya, laporan adanya temuan pelanggaran sudah disampaikan kepada Panwaslu dan KPU Kaltara namun tidak ditindak lanjuti atau tidak diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

"Saya ini hanya relawan, dan unjuk rasa itu tidak ditunggangi oleh siapapun dan murni dari masyarakat, sebelumnya saya sudah sampaikan kepada KPU dan Panwaslu, dimana saat hukum tidak dijalankan dengan baik maka jangan salahkan masyarakat yang tidak menjalankan hukum, nah akhirnya terjadi hal seperti ini," tuturnya kepada newstara.com pada Sabtu malam, (19/12/2015)

Menurutnya, masyarakat Kaltara sangat cinta damai dan berintegrasi dengan kejujuran serta bijaksana dalam menghadapi Pilkada Kaltara, dan mereka tidak akan melakukan tindakan diluar hukum jika penyelenggara pemilu juga menjalankan aturan hukum dengan baik.

"Sekarang begini, anda mau kami menegakkan hukum, sementara kalian sendiri curang dan tidak menegakkan hukum, apakah itu bisa dikatakan pemilu jujur, kami mau pamilu ini jujur dan adil, jangan main-main dengan hukum lah, sekarang ini masyarakat sudah pintar kok, jangan membodohi rakyat sendiri, kalau sudah tidak aman dan terjadi hukum rimba jangan salahkan masyarakat dong, karena setiap mayarakat berhak membela negaranya dan hukumnya," tuturnya.

Sebelumnya, Tim pejuang menemukan terjadi pelanggaran Pilkada di Kota Tarakan, dimana salah satunya adalah sekitar 43 ribu undangan C-6 tidak disalurkan kepada masyarakat, seharusnya C-6 didistribusikan melalui Kecamatan dan Kelurahan lalu ke RT. Sehingga setiap RT pasti mengetahui siapa-siapa saja warganya, sementara KPU Kaltara sendiri mengakui bahwa ada sekitar 30 ribu lebih form dan undangan C-6 itu tidak dibagikan dan disalurkan kepada masyarakat Kota Tarakan.

"Mas, itu baru Kota Tarakan loh yakk, belum lagi Nunukan, Malinau, dan KTT ini sangat banyak pelanggaran, dan itu pun sudah diakui sama KPU Kaltara kalau mereka tidak membagikan C-6 kepda masyarakatd engan alasan, mereka tidak tahu siapa-siapa saja, ini kan alasan bodoh, seharusnya dikasih ke kelurahan dan Kecamatan serta RT, secara logika mana ada RT yang tidak tau warganya sendiri, sekarang kita pertanyakan ada apa dengan KPU dan Panwaslu Kaltara ini," tuturnya.

Martinus mengatakan sampai saat ini laporan penemuan Tim Pejuang atss pelanggaran Pilkada Kaltara hanya di endapkan saja dan tidak diteruskan atau diproses ke pengadilan atau Mahkamah Konstitusi (MK). Padahal, ada masa sanggah bagi Paslon yang kalah untuk mengajukan hal tersebut, namun masa tenggat itu digunakan untuk pencarian fakta dan pelaporan.

"Bayangan saat kemaren kita lapor ke Panwaslu, katanya buktinya sudah cukup, tapi kok nda di proses-proses, ini kan aneh seharusnya Panwaslu itu pro aktif dan segera limpahkan berkas pelanggaran tersebut, apakah mau ke Pengadilan atau ke MK, ini sekarang hanya di peti-es-kan," tuturnya.

Selain bukti temuan ada 43 ribu form C-6 yang tidak disalurkan kepada masyarakat, Tim Relawan Pejuang kabarnya juga menemukan adanya pelanggaran pilkada lainnya yakni bagi-bagi sembako dan bagi uang atau politik money. Bahkan, masyarakat sendiri yang melaporkan kepada tim Pejuang dan bersedia menjadi saksi.

"Kami tidak minta masyarakat menjadi saksi, mereka sendiri yang mau mengantar barang bukti karung beras yang ada gambar hati terus ada angka 2 nya itu, dan ada juga yang mengantar uang 500 ribu dikasih dari tim sebelah, ada yang seratus ribu macam-macam lah pelanggaran ini, dan anehnya lagi-lagi saat kami laporkan kepada Panwaslu dan KPU, mereka seolah-olah cuek dan tidak mau memproses atau merekomendasikannya," ujarnya.

Menurutnya, bukt-bukti pelanggaran Pilkada sudah cukup kuat namun Panwaslu dan KPU Kaltara tidak membuat rekomendasi untuk kelanjutan tahapan lagi. Dimana seharusnya, Panwaslu dan KPU Kaltara bekerja secara netral tanpa di tunggangi oleh siapapun.

"Sekai lagi saya sarankan sama KPU dan Panwaslu, netral lah sesuai aturannya tolong laporan kami itu diproses sesuai aturannya, karena awalnya kita mau Pilkada ini sesuai etika dan pasti akan kita hormati apapun nanti hasilnya, jika semua tahapan Pilkada dijalankan sesuai aturan, jangan bodohi rakyat sendiri karena rakyat sudah pintar semua, saya yakin jika tahapan Pilkada dijalankan dengan baik dan bijaksana, maka tidak akan pernah terjadi insiden pengrusakan aset negara tersebut," tuturnya.

Martinus juga mengatakan, jika Panwaslu dan KPU Kaltara tetap menolak memproses dan merekomendasikan temuan atas pelanggaran Pilkada Kaltara, maka pihaknya akan menghadap Presiden Jokowi dan meminta keadilan yang seadil-adilnya.

"Saya yakin pak Jokowi orangnya jujur, dan tidak akan berpihak kepada yang salah, dan kami akan menyerahkan segala bukti dan autentik yang lengkap," ujarnya.

Reporter: Yoko Handani
Foto : Dokumentasi Metro Kaltara


Baca Juga
Inysa Allah, Wagub H Udin Buka Acara Jalan Santai & Zumba Newstara
Keluarga Besar Coto Makassar Daeng Abu Borong 100 Lembar Kupon Jalan Santai & Zumba Newstara