Mantan Bupati Bulungan Budiman Arifin Diperiksa Kejaksaan

| 1387 Views
id Mantan Bupati Bulungan Budiman Arifin Diperiksa Kejaksaan
Mantan Bupati Bulungan Budiman Arifin Diperiksa Kejaksaan

Newstara.com - NUNUKAN - Kejaksaan Negeri Kabupaten Nunukan kabarnya telah memeriksa sejumlah saksi pada kasus pengadaan lahan yang menyeret bekas Bupati Nunukan yakni Abdul Hafid Ahmad. Namun, kini giliran mantan Bupati Bulungan Budiman Arifin kembali diperiksa atas kasus yang sama yakni dugaan korupsi pengadaan lahan terbuka hijau seluas 62 hektar di Sungai Jepun Kecamatan Nunukan Selatan. Dimana saat pembebasan lahan tersebut, Budiman Arifin menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nunukan.

Sebelumnya, mantan Bupati Nunukan yakni Abdul Hafid Ahmad menyerahkan diri kepada Kejaksaan Negeri Nunukan atas dugaan korupsi dengan nilai pembebasan lahan senilai ratusan miliar rupiah.

"Budiman Arifin dua hari kemarin kami periksa, tanggal 9 dan 10, dia datang kesini atas pemanggilannya sebagai saksi," ujar Kasi Pidsus Kejari Nunukan Rusli Usman kepada Newstara.com

Menurutnya, saksi-saksi yang telah diperiksa sangat kooperatif dan bekerja sama dengan baik. Dan saat ini sejumlah nama lainnya juga akan diperiksa, yakni Wakil Bupati Nunukan terpilih periode 2016-2021 yakni Faridil Murad, lalu Suwono Thalib yang sedang sakit parah dan Jamaluddin yang sedang menderita stroke berat.

Sejumlah nama-nama yang diperiksa adalah tim 9 pembebasan lahan di Pemerintah Kabupaten Nunukan dan nama-nama yang terlibat didalamnya yakni Petrus Kanisius, Rahmadji Sukirno, Kadri Silawane, Haji Ramli.

"Sekitar semingguan ini kita tidak pernah berhenti periksa mereka-mereka semua, kita juga masih mencari dua alat bukti lagi untuk segera menetapkan tersangka baru dalam kasus ini, prosesnya masih panjang, karena Haji Darwin dan Haji Darmawan kan meninggal dunia, nanti ada penetapan tersangka baru kita pemberitahuan lagi," ujarnya.

Sebelumnya, Sesuai Keputusan (SK) Bupati Nunukan Nomor 319/2004, kerja tim 9 meliputi pada pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau di depan kantor Bupati yang belakangan bermasalah dengan hukum, namun mencakup delapan item yaitu pengadaan tanah untuk kantor DPRD Nunukan, Embung Sungai Bilal, Tanah depan kantor Bupati, penjara, parkir BKD, mess diklat, PPI dan RSUD, dan seperti diketahui untuk kasus pengadaan tanah, pengadilan telah menghukum mantan Bupati Nunukan Abdul Hafid Ahmad.

Selain itu, pengadilan juga menjatuhkan hukuman terhadap mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nunukan Darmin Djemadil, Pj Sekcam Nunukan Selatan Arifuddin, dan mantan Bendahara Pembayaran Sekkab Nunukan Simon Sili dalam kasus yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 7 miliar ini.

Reporter: Inas Nasrulah


Baca Juga
Ayo Buruan Dapatkan Kupon Jalan Santai & Zumba Newstara Berhadiah Motor dan Puluhan Doorprize
Gubernur Irianto Buka-bukaan Soal Pembelian Pesawat N-219 Buatan DI