Lahan Kawasan Adat Butuh Pengakuan Negara

| 773 Views
id Lahan Kawasan Adat Butuh Pengakuan Negara
Lahan Kawasan Adat Butuh Pengakuan Negara

Newstara.com - MALINAU - Ketua Lembaga Pendampingan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat (LP3M), Nikolaus Boro Subhan mengatakan pengakuan dan pengesahan dari pemerintah terhadap lahan atau kawasan adat milik masyarakat sangat penting dan strategis. Baik bagi masyarakat adat sendiri maupun pemerintah. Pengakuan yang sudah diberikan selama ini oleh pemerintah daerah, sudah seharusnya disahkan atau mendapat legalitas dari pemerintah daerah. Bentuknya antara lain melalui Surat Keputusan (SK) dari Bupati.

"Masyarakat Punan Adius sudah. Mereka sudah disepakati pemerintah untuk mendapat SK atas kawasannya. Tinggal peneyelesaian SK tersebut," tutur Nikolaus

Menurutnya, SK pengesahan kawasan/lahan/hutan adat masyarakat Punan Adiu tersebut segera terbit. Dan setelah itu disusul oleh masyarakat lainnya dimana penetapan kawasan memerlukan proses yang cukup panjang sehingga yang paling mendasar adalah kawasan yang ditetapkan itu sudah bebas dari permasalahan dengan masyarakat adat lainnya, terutama persoalan tata batas kawasan yang selama ini banyak memicu masalah.

"Legalitas kawasan/hutan adat penting, karena akan menjadi pelindung kawasan masyarakat dari pemanfaatan/penggunaan kawasan untuk berbagai kepentingan. Terutama kepentingan-kepentingan perusahaan, baik perusahaan perkebunan, kehutanan (kayu) atau pertambangan. Legalistas  akan memberikan  berkekuatan  hukum atas kepemilikan sebuah  kawasan/huyan oleh kelompok masyarakat adat," tuturnya.

Reporter: Iduy M


Baca Juga
Ayo Buruan Dapatkan Kupon Jalan Santai & Zumba Newstara Berhadiah Motor dan Puluhan Doorprize
Gubernur Irianto Buka-bukaan Soal Pembelian Pesawat N-219 Buatan DI