Bupati Undunsyah Melawan dan Minta PK Kasus Reklamasi Rp 67 Miliar

| 2939 Views
id Bupati Undunsyah Melawan dan Minta PK Kasus Reklamasi Rp 67 Miliar
Bupati Undunsyah Melawan dan Minta PK Kasus Reklamasi Rp 67 Miliar

Newstara.com TANJUNG SELOR - Bupati Kabupaten Tana Tidung (KTT) Undunsyah sepertinya tidak puas dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak gugatan kasasinya dan sekarang meminta untuk peninjauan kembali (PK) atas kasus ganti rugi kepada PT Pipit Mutiara Jaya (PMJ) sebesar Rp 67 Miliar.

Sebelumnya, putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.Tg.Slr Tahun 2013 dan putusan Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 11 Maret 2015 bahwa Pemda Tana Tidung wajib membayar ganti rugi senilai Rp 67.123.757.984 kepada PT Pipit Mutiara Jaya.

Bupati Undunsyah justru meminta Kabupaten Bulungan juga ikut terlibat dan tidak dibebankan sepenuhnya kepada KTT, karena Perda tersebut berawal dari Kabupaten Bulungan sebelum KTT di mekarkan.

"Intinya begini yah, saya belum bisa menerima. Lalu, Perda inikan berlaku untuk Kabupaten Bulungan jadi kenapa hanya Kabupaten Tana Tidung yang dituntut, seharusnya dua kabupaten dong," tuturnya kepada Newstara.com

Undun mengatakan, dirinya tidak akan lepas tangan dalam menyikapi persoalan tersebut namun akan terus melakukan upaya hukum terkait putusan MA tersebut. Padahal, putusan MA adalah inkrah dan tidak bisa di ganggung gugat. 

"Bukan lepas tangan tapi saya masih belum bisa memenuhi putusan yang sudah ada sampai adanya PK. Saya akan lakukan upaya hukum dulu," tuturnya.

Sebelumnya, Newstara.com menulis bahwa peraturan daerah (Perda) Kabupaten Bulungan Nomor 5 tahun 2004 tentang Setoran Jaminan Reklamasi untuk Perusahaan Batubara. Salah satunya adalah di WIlayah Kerja Pertambangan (WKP) Kabupaten Tana Tidung (KTT). Lalu, pada tahun 2007 lalu KTT dimekarkan Perda pungutan itu menjadi produk turunan.

Namun, Peraturan Menteri ESDM tahun 2013 menyatakan bahwa pungutan itu tidak sah dan harus di kembalikan kepada yang bersangkutan (Perusahaan) karena perusahaan sudah diwajibkan dengan pembayaran Royalti tambang sebesar 5 persen. Sehingga, pungutan 6 persen tersebut harus dikembalikan.

PT PMJ dans ejumlah perusahaan pertambangan lainnya pun menghitung setoran sebesar 6 persen yang diberikan kepada Pemda KTT sejak tahun 2007 hingga tahun 2014 berkisar Rp 67 miliar. Namun, dalam perjalanannya pungutan tersebut tidak kunjung dikembalikan dan berbuntut pada tuntutan hukum.

Pemda KTT pun kalah telak pada putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tahun 2013 lalu, lalu dilakukan kasasi atau banding ke Mahkamah Konstitusi (MA), namun kasasi ditolak atas putusan Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 11 Maret 2015. Sementara, Pemda KTT diwajibkan membayar Rp 60.200.000.000 kepada PT PMJ dan selebihnya harus dibayarkan kepada perusahaan tambang lainnya.

Reporter: Wahtu Setyaningsih


Baca Juga
Ayo Buruan Dapatkan Kupon Jalan Santai & Zumba Newstara Berhadiah Motor dan Puluhan Doorprize
Gubernur Irianto Buka-bukaan Soal Pembelian Pesawat N-219 Buatan DI