Rp 17 Miliar Setoran PT PMJ Hilang, Bupati Undunsyah Diminta Tanggung Jawab

| 2661 Views
id Rp 17 Miliar Setoran PT PMJ Hilang, Bupati Undunsyah Diminta Tanggung Jawab
Rp 17 Miliar Setoran PT PMJ Hilang, Bupati Undunsyah Diminta Tanggung Jawab

Newstara.com - TARAKAN - Kasus yang menimpa Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (KTT) yang berada di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sepertinya sedikit memanas, setelah Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi atas kekalahan dengan PT Pipiet Mutiara Jaya (PT PMJ) dan diharuskan membayar Rp 67 miliar, lalu Bupati KTT Undunsyah akan melakukan Peninjauan Kembali (PK) atas kasus tersebut.

Putusan MA adalah keputusan yang sudah inkrah dan akan dilakukan eksekusi dalam waktu dekat yakni Pemda Tana Tidung harus membayar ganti rugi kepada perusahaan pertambangan tersebut. Namun, menariknya adalah Rp 67 miliar kewajiban Pemkab membayar ganti rugi, ternyata ada selisih hasil audit BPK Kaltim pada tahun 2012 lalu sekitar Rp 17 miliar. Ini dikatakan Aliansi Masyarakat Peduli Tana Tidung, Mukmin SE kepada Newstara.co pada Kamis sore, (28/04/2016) di Tarakan.

Mukmin menyebutkan hasil setoran PT PMJ kepada Pemda Tana Tidung sejak tahun 2008 hingga 2010 sebesar Rp 67.123.757.984 sementara kas daerah yang tercatat di Bank BPD atas nama Pemerintah Kabuaten Tana Tidung sebesar Rp 60,637.348.091 dan ada selisih sekitar Rp 6,486.409.893 lalu audit versi pernyataan Bupati Undunsyah adalah dengan sisa uang sekitar Rp 49 miliar lebih. Sehingga, ada selisih semuanya sekitar Rp 17 miliar.

"Persoalan ganti rugi Pemda Tana Tidung itu real yah, dan mereka harus bayar karena itu adalah kewajiban, namun disini saya melhat ada kejanggalan, karena selisih lebih besar sekitar Rp 17 miliar, dan tidak ada hubungannya dengan Pemda Bulungan karena pemekaran Tana Tidung kan tahun 2007," tuturnya kepada Newstara.com

Menurutnya, sebelum Pemda Tana Tidung melakukan pembayaran kepada PT PMJ sebesar Rp 67 miliar maka harus ditelusuri kehilangan uang sekitar Rp 17 miliar, persoalan disini itu ada kejanggalan audit, jadi jangan asal membayar saja, karena kembalikan dulu Rp 17 miliar itu, dan jika Pemda Tana Tidung langsung mengganti maka kami anggap pemerintah atau Bupati Undunsyah diduga bekerja sama menghilangkan uang tersebut dan kami akan menuntut siapa-siapa lagi terlibat," ujarnya.

Sementara, pengamat hukum dan Advokasi Lembaga Adat, Muklis Ramlan mengatakan Bupati KTT Undunsyah berkewajiban untuk bertanggung jawab karena sebagai penggunaan anggaran (PA). Sementara, dalam rentang waktu yang telah dtentukan Mahkamah Agung (MA) tidak dilakukan pembayaran oleh Pemda Tana Tidung, maka akan ada proses hukum berlanjut yakni eksekusi sita aset-aset KTT untuk di lelang, jika tidak mencukupi maka penaksir lelang akan mencari aset-aset lainnya hingga tercukupi dengan bantuan dan keterlibatan TNI dan Polri.

Lalu dalam pengembangan kasus dan ditemukan bukti baru adanya dugaan manipulasi atau dugaan penyalahgunaan wewenang, anggaran atau administrasi maka selaku PA yakni Bupati dan Sekretaris Daerah (Sekda) atau siapa-siapa yang terlibat maka sesuai tupoksi bersama-sama dalam dugaan melakukan tindakan kejahatan maka terjadi tuntutan hukum pidana atau penjara.

"Jadi siapa pengguna anggarannya maka harus bertanggung jawab, namun sebelumnya harus di cari dulu penyelesaiannya tanpa mengorbankan orang lain, karena Bupati sebagai seorang negarawan juga harus menjelaskan ke publik dan jangan di tutup-tutupi," ujarnya.

"Namun setahu saya, aset-aset di KTT itu kan lebih banyak milik BUMN seperti Inhutani dan lain-lain, kalau aset lahan yah, jadi harus diperjelas lagi itu lahan bersertifikat Pemda Tana Tidung, jangan asal menjual, dan harus jeli mana aset negara dan mana aset daerah," tambahnya.

Sementara, dari sebuah proses hukum dari perdata ke pidana sangat mungkin bisa dilakukan selama ditemukan bukti yang kuat yang bersangkutan melakukan penyelewengan, rekayasa administrasi dan mengarah kepada hukum pidana. Apalagi, saat hukum sudah ditegakkan maka tidak memandang seseorang itu pejabat tinggi atau rendah, tapi jika terbukti bersalah maka harus di penjara.

"Jadi memang sangat dimunginkan proses perdata menjadi pidana, dan kalau pidana maka ada yang dipenjara, bahkan saya sering melihat beberapa kasus yang tadinya perdata menjadi pidana, apapun itu maka sebagai pengguna anggaran harus bersiap-siap bertanggung jawab dalam kewenangan hukum, memang saling berkait-kaitan," ujarnya.

Reporter: Yoko Handani


Baca Juga
Ayo Buruan Dapatkan Kupon Jalan Santai & Zumba Newstara Berhadiah Motor dan Puluhan Doorprize
Gubernur Irianto Buka-bukaan Soal Pembelian Pesawat N-219 Buatan DI