Sengketa Lahan HGU NJL dan Adindo Merugikan Negara Rp 12 Triliun

| 1815 Views
id Sengketa Lahan HGU NJL dan Adindo Merugikan Negara Rp 12 Triliun
Sengketa Lahan HGU NJL dan Adindo Merugikan Negara Rp 12 Triliun

Newstara.com NUNUKAN - PT Nunukan Jaya Lestari (PT NJL) mengadukan nasibnya ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan atas sengketa lahan bersama PT Adindo. Dengar pendapat pun dilakukan dan dihadiri oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Pelayanan Terpadu ( BKPMPT), Dinas Perhutanan dan Perkebunan (Dishutbun), Badan Pendapatan Daerah (Bapeda), Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas beberapa waktu lalu.

Humas PT NJL Nunukan Radit mendesak DPRD untuk menghentikan revisi Hak Guna Usaha (HGU) yang kabarnya sebagian berada di lahan milik PT Adindo. Karena NJL merupakan salah satu perusahaan perkebunan yang berkonstribusi baik terhadap masyarakat dan pemerintah Kabupaten Nunukan. Bahkan, sudah memiliki tanggungan ribuan karyawan yang menggantungkan hidupnya di Nunukan.

"Saat ini NJL memiliki karyawan 1.372 orang, dan memiliki sarana dan prasaran yang lengkap dengan berkesinambungan dan memiliki bangunan 104 unit dan memiliki 4 tempat ibadah, ada 4 sekolah yakni Paud, TK, SD, SMP serta berkontribusi membayar restribusi Rp 3 miliar per-bulan atau sekitar Rp 64 miliar pertahun untuk sawit dan restribusi ke Pemerintah," tuturnya.

Menurutnya, revisi persoalan HGU diatas lahan PT Adindo agar segera dihentikan karena alasan berdampak buruk bagi keberlangsungan perusahaan dan ribuan karyawan di perusahaan tersebut. Apalagi, dua kali persidangan lebih mengakui surat penerbitan lahan.

"Sudah 2 kali persidangan kami di menangkan oleh hukum dan itu di tingkat MA sehingga surat yang diterbitkan lahan untuk kepemilikan Adindo batal demi hukum," tuturnya.

Sementara, Anggota DPRD Nunukan Niko Hartono menyebutkan bahwa sertifikat HGU yang dikeluarkan dari SK Kepala BPN Nomor 29/HGU/BPN/2003 tanggal 28 April tersebut dikatakan NJL mencaplok lahan milik PT Adindo seluas 3.500 hektar (Ha) dari total lahan 19,974,130 Ha. Bahkan, peserta audiensi atau dengar pendapat mengatakan proses dari awal sudah tidak benar, sehingga akan menjadi bom waktu bagi Pemkab Nunukan. 

"Ini kan proses perijinan aja sudah tidak benar hingga timbul masalah pemerintah kabupaten nunukan berupaya mengambil solusi, seharusnya BPN Nunukan itu harus bisa mengambil Langkah bersama tim terpadu yang dulu dibentuk, dan segera merumuskan Permasalahan ulang bersama Dishutbun dan Bapeda Nunukan," tuturnya.

Namun, Anggota DPRD Hj Hadra Andi Hamid justru menyebutkan bahwa legalitas surat yang dimiliki oleh PT NJL sudah benar dan sah secara prosedur, ini dibuktikan dari terbitnya SK BPN.

"Kalau tidak benar kenapa baru sekarang di pertanyakan dan direvisi surat HGU PT NJL, ini menurut saya ada keanehan jika BPN ingin merevisi kembali Sertifikat HGU PT NJL karena kalo gak benar kenapa di permasalahkan sedangkan tanda tangan Menteri Kehutanan dimulai saat dijabat oleh MS Kabban hingga sekarang tidak ditandatangani," tuturnya.

Lalu, Anggota DPRD Nunukan Fery S.I menyebutkan bahwa permasalahan ini bisa membuat kapok para pemodal asing yang ingin berinvestasi di Kabupaten Nunukan, karena Pemda Nunukan dianggap tidak mamu memberikan kenyamanan bagi investor yang masuk ke wilayah perbatasan tersebut.

"Jangan buat kapok pemodal asing pak, pemerintah hendaknya proaktif dalam menjaga investasi dan persoalan perijinan dan pertanahan adalah kewenangan pemerintah, kalo begini maka investor akan kabur dari Nunukan," ujarnya.

Sementara, tiga anggota DPRD Nunukan lainnya yakni Burhanuddin, Andi Kristina dan Ando Bolokot mendesak pemerintah agar menyelesaikan persoalan tumpang tindih lahan. Bahkan, setiap kebijakan harus di lihat dari berbagai aspes sosial yang berpotensi akan menjadi sengketa di kemudian hari, sehingga antara Investor datu dengan lainnya tidak dirugikan. Ini sesuai dengan PP Nomor 60 tahun 2012 dan perubahan PP Nomor 10 tahun 2010 tentang tata peruntukan serta fungsi kawasan hutan.

"Selama ini PT Adindo tidak pernah memberikan konstribusi kepada Pemkab Nunukan, apa yang pernah diberikan Adindo kepada Pemkab?," tutur Andi kristina.

Sementara, Badan Kordinasi Pemeriksaan Menteri Perhutanan dan Pertanahan (BKPMPT) Nunukan Juni Mardiansyah mengatakan sebelumnya pernah dibentuk tim terpadu untuk menyurati Menteri Kehutanan MS Kab'ban untuk memberikan solusi lahan tumpang tindih dan menggantinya dengan lahan lainnya. Namun, PT NJL justru meninggalkan lahan tersebut.

"Kami pernah mengirim surat resmi tentang jawaban dari pihak tim terpadu di Pemerintah Nunukan agar memberikan opsi tentang perihal lahan itu, hanya saat itu Kementrian Kehutanan dan Perkebunan belum memberikan jawaban," tutur juni.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nunukan Muf Latif Riadi menyebutkan dirinya tidak mengetahui adanya kejanggalan pada kasus HGU tersebut, namun telah melihat adanya tanda tanda dari Pemkab Nunukan akan kerugikan sebesar Rp 12 triliun pada tahun 2004 lalu.

"Ada kerugiann sekitar Rp 12 triliun, ini kalau di kurs kan Dollar pada saat itu sekitar Rp 9 ribu, nah jujur saja saat itu saya hanya mengetahui permasalaan tersebut dari kulitnya saja, karena saya juga baru menjabat, tetapi saya membaca historis memang ada kerugian dari hasil kebijakan HGU," tuturnya.

Pimpinan Sidang dengar pendapat DPRD Nunukan Nurhasanah pun mengusulkan agar dilakukannya dengar pendapat pada tahap selanjutnya dan dibentuk tim khusus untuk mengambil sikap dalam kurun waktu 30 hari kedepan.

"Kita usulkan untuk dibentuk tim dan 30 hari lagi kita mengambil sikap," tuturnya.

Reporter : Bonar Sahat


Baca Juga
Ayo Buruan Dapatkan Kupon Jalan Santai & Zumba Newstara Berhadiah Motor dan Puluhan Doorprize
Gubernur Irianto Buka-bukaan Soal Pembelian Pesawat N-219 Buatan DI