Gubernur Irianto Kaget Jumlah Honorer Lebih Banyak Dari PNS

| 6503 Views
id Gubernur Irianto Kaget Jumlah Honorer Lebih Banyak Dari PNS
Gubernur Irianto Kaget Jumlah Honorer Lebih Banyak Dari PNS
Gubernur Kaltara Dr H. Irianto Lambrie. (Foto: Dok)

Newstara.com TANJUNG SELOR - Gubernur Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie kaget mendengar laporan jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang berada di lingkungan Pemprov Kaltara sebanyak 1.630 orang, mereka direkrut oleh masing-masing SKPD. Jumlah PTT atau tenaga kontrak itu, lebih banyak dari jumlah PNS di Provinsi Kaltara pada tahun 2016 lalu sekitar 1.385 orang.

"Setelah kita melakukan pengumpulan data untuk PTT, ternyata datanya cukup mengagetkan dan dari SKPD-SKPD itu saya sendiri kaget, karena sebelum saya menjabat sebagai Gubernur jumlahnya mencapai 1.630 orang, melebihi jumlah pegawai (PNS) Kaltara sendiri," tutur Irianto kepada Newstara.com

Irianto mendesak para pimpinan SKPD agar mengkaji ulang kebutuhan tenaga honorer yang terdapat di instansi masing-masing, pimpinan SKPD agar di intruksikan supaya segera mengurangi jumlah tenaga honorer yang dinilai telah membengkak.

"Saya minta kepada kepala SKPD agar tenaga kontrak bisa di evaluasi kompetensinya, kemampuannya, perilakunya, karakternya, pendidikannya, hingga disiplin kerjanya selama ini," tuturnya.

Evaluasi ini diharapkan untuk kembali melakukan penyegaran kebutuhan yang realistis dengan kondisi SKPD jika berdasarkan evaluasi terdapat tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat maka kepala SKPD tidak perlu memperpanjang kontrak. Sementara, tenaga kontrak dengan hasil evaluasi baik maka akan didata oleh pembina kepegawaian di lingkup pemerintahan atau Sekertaris Provinsi (Sekprov).

"Apabila ada yang tidak memenuhi syarat penandatanganan kontrak itu dilakukan oleh Sekprov supaya lebih mudah pengawasan dan kontrolnya, bukan oleh kepala SKPD karena tidak terkontrol nanti," tuturnya.

Irianto secara tegas menekankan kepala SKPD agar segera melakukan rasionalisasi kebutuhan honorer yang profesional, jika kepala SKPD tidak mengindahkan maka sanksi tegas akan diberlakukan bagi kepala SKPD.

"Saya tegaskan bagi kepala SKPD yang tidak memenuhi, dia harus rela untuk diberhentikan dari jabatannya," tegasnya.

Gubernur Kaltara menegaskan upaya untuk menepis anggapan bahwa tenaga yang digunakan oleh Pemprov Kaltara di setiap instansi bukan atas dasar nepotisme yang subjektif.

"Jangan sampai ada nepotisme yang berlebihan, maksudnya nepotisme itu agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial," ujarnya.

Menurutnya, Pemprov Kaltara harus bisa bersikap bahwa pemerintah provinsi tidak main-main dalam urusan rasionalisasi dan penghematan anggaran sehingga dapat melakukan efesiensi anggaran dari belanja dan gaji pegawai.

"Kita akan lakukan rasionalisasi juga terhadap jumlah tenaga kontrak paling sekitar 50 persen atau 65 persen dari jumlah yang ada sekarang dan itu juga tergantung kebutuhan kalau dievaluasi tidak dibutuhkan yah harus dikurangi," ucapnya. 

Reporter : Leandy Khosasi


Baca Juga
Inysa Allah, Wagub H Udin Buka Acara Jalan Santai & Zumba Newstara
Keluarga Besar Coto Makassar Daeng Abu Borong 100 Lembar Kupon Jalan Santai & Zumba Newstara