Kasus PT PMJ, Rekomendasi DPRD Bikin Shock Pemda Tana Tidung

| 575 Views
id Kasus PT PMJ, Rekomendasi DPRD Bikin Shock Pemda Tana Tidung
Kasus PT PMJ, Rekomendasi DPRD Bikin Shock Pemda Tana Tidung
Kasus PT PMJ, rekomendasi DPRD Tana Tidung bikin shock Pemda Tana Tidung. (Foto: Dok)

Newstara.com TANA TIDUNG – Kasus PT Pipit Mutiara Jaya yang berseteru dengan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (KTT) mendapat sedikit pencerahan setelah sebelumnya, Pemda Tana Tidung kalah dalam pengadilan dan diharuskan membayar puluhan miliar rupiah. Namun, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Tana Tidung (KTT) memberikan rekomendasi dan catatan agar dilaksanakan oleh Bupati H. Undunsyah. 

Sebelumnya, PT Pipit Mutiara Jaya (PT PMJ) menuntut Pemda Tana Tidung untuk membayar kompensasi 3 tahun berturut-turut yakni sejak tahun 2008, 2009 dan 2010 sebesar Rp 67 miliar. Karena adanya perubahan Peraturan Menteri (Permen) ESDM yang mengacu pada UU Mineral dan Batubara (Minerba).

Juru bicara (Jubir) Pansus DPRD, Suriansyah mengatakan dalam aturan UU Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 63 ayat 1 tentang pembentukan pansus supaya penyelesaian persoalan antara pemkab Tana Tidung dengan PT PMJ bisa diselesaikan. Mulai dari pengumpulan data dan fakta dilapangan dengan turun langsung ke PT PMJ di Kecamatan Sesayap Hilir, pembahasan internal antara pansus dengan pemerintah itu DPRD merekomendasikan agar keputusan dari Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Selor hingga Mahkamah Agung (MA) di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) yang memenangkan gugatan perdata atas kompensasi PT PMJ.

"Kami rekomendasikan dari Pansus DPRD yakni pemerintah harus mengikuti keputusan PN Tanjung Selor dan keputusan MA untuk membayar kembali gugatan senilai Rp 67 miliar," tuturnya.

Lalu rekomendasi kedua adalah pembayaran tidak dibayar sekaligus yakni langsung senilai Rp 67 miliar. Namun, akan dibayar berselang beberapa tahun kedepan karena jumlah tersebut terbilang tidak kecil dan mampu menguras APBD Tana Tidung.

Politisi Hanura itu juga menyebutkan rekomendasi ketiga adalah karena kondisi keuangan sejak tahun 2015 hingga 2016 dan berlanjut ke tahun 2017 dengan nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekitar Rp 1,014 triliun itu belum stabil maka berdampak dari sisi pembangunan sehingga sudah sewajarnya pembayaran ditunda atau tidak perlu dibayarkan terlebih dahulu sebelum adanya kejelasan anggaran atau anggaran kembali normal, namun pemerintah tetap mengusulkan pembayaran Rp 67 Miliar melalui APBD 2017.

"Jadi kami merekomendasikan kepada pemerintah untuk membuka ruang komunikasi atau dialog dengan pihak PT PMJ yang kita mediasi nantinya supaya ada kemudahan penyelesaian persoalan tersebut, dan nominal Rp 67 miliar itu akan mempengaruhi pembangunan KTT," tuturnya.

Reporter: Ani Murdiati


Baca Juga
Ayo Buruan Dapatkan Kupon Jalan Santai & Zumba Newstara Berhadiah Motor dan Puluhan Doorprize
Gubernur Irianto Buka-bukaan Soal Pembelian Pesawat N-219 Buatan DI