Waspada, Proyek Akal-Akalan Untuk Biaya Calon Kepala Daerah

| 101 Views
id Waspada, Proyek Akal-Akalan Untuk Biaya Calon Kepala Daerah
Waspada, Proyek Akal-Akalan Untuk Biaya Calon Kepala Daerah
Ilustrasi foto di salah satu sudut jalan gang. (Foto: Dok)

Newstara.com JAKARTA - Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Jakarta, Uchok Sky Khadafi mengatakan saat-saat menjelang pemilihan umum kepala daerah (Pilkada), maka akan bermunculan sejumlah proyek "akal-akalan" diberbagai daerah di Indonesia, dimana tujuannya adalah untuk membiayai atau mendanai para calon kepala daerah yang akan bertarung dalam Pemilu serentak periode 2018-2023 mendatang.

Uchok mengingatkan kepada masyarakat untuk kritis terhadap proyek-proyek tersebut, karena banyaknya pejabat yang akan bertarung di pilkada, maka praktek proyek itu menjadi lebih mudah dilakukan untuk mengumpulkan dana guna kebutuhan pilkada.

"Setiap masyarakat di berbagai daerah, harus kritis dan mewaspadai praktek-praktek proyek untuk mendanai calon Pilkada, saat ini yang Pilkada serentak kan cukup banyak lebih dari seratus daerah, ada di pulau Jawa seperti Kediri, ada juga di Kalimantan seperti Tarakan, Pontianak, Palangkaraya, juga ada di Sulawesi seperti di Majalengka, Pinrang, Makassar hingga di Aceh," ujarnya kepada Newstara.com saat dihubungi melalui selulernya pada Minggu siang, (09/07/2017).

Menurutnya, ada hubungan yang cukup kuat antara biaya politik yang tinggi dengan perilaku korupsi para pejabat, salah satu bentuk korupsi politik yang paling umum ditemui adalah yang berhubungan dengan pemodal dan pejabatnya.

"Seperti seorang pengusaha atau beberapa pengusaha terlibat mendanai biaya politik salah satu calon, tentu banyak dana yang diberikan asalkan jagoannya nanti bisa menang pilkada, sehingga apapun keinginan si pemodal atau si pengusaha tadi dapat dipenuhi sama calon terpilihnya," ujar Uchok.

Sehingga calon kepala daerah itu sudah terhitung memiliki sangkutan utang dalam berbagai bentuk, dan para pengusaha menginginkan timbal balik dengan memperoleh berbagai kemudahan baik dari sisi mengembangkan investasi, pengadaan barang dan jasa maupun kemudahan-kemudahan lainnya bilamana si calon tersebut terpilih kelak.

"Sistem seperti ini akan berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan adapula hingga 5 tahun kepemimpinan kepala daerah terpilih tersebut, sehingga nanti proyek-proyek yang dilelang hanya sekedar formalitas saja, semuanya sudah diatur atau istilahnya bagi-bagi jatah," ujarnya.

Modus praktek ini, biasanya para pelaku cukup pintar dan sangat sangat sulit bisa terdeteksi apalagi dengan lemahnya sanksi hukum, membuat para pelaku tidak takut mengulanginya bahkan praktek korupsi melalui proyek seperti ini sudah terjadi bertahun-tahun lalu dan sangat sulit dibasmi.

"Hukum kita lemah, orang terbukti korupsi atau terbukti pelaku tindak pidana korupsi hanya 1,5 tahun sampai 2 tahun, itu bila terbongkar dan diproses hukum, namun jauh lebih banyak yang belum terbuka, karena memang pembuktiannya sulit, sehingga bagi saya praktek seperti ini seperti gunung es dibawah laut dan hanya puncaknya saja terlihat," ujarnya.

Namun, walaupun sulit di buktikan tapi masih bisa ditelusuri dan diungkap, dan dibutuhkan peran serta masyarakat diberbagai daerah untuk melaporkan ke lembaga anti korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), BPK, Kejaksaan dan Kepolisian.

"Disinilah pentingnya peran serta semua pihak untuk melakukan pengawasan proyek akal-akalan ini," ujar Uchok.

Ini dia 171 daerah yang mengikuti Pilkada 2018:

Provinsi
Prov. Sumatera Utara
Prov. Riau
Prov. Sumatera Selatan
Prov. Lampung
Prov. Jawa Barat
Prov. Jawa Tengah
Prov. Jawa Timur
Prov. Bali
Prov. Nusa Tenggara Barat
Prov. Nusa Tenggara Timur
Prov. Kalimantan Barat
Prov. Kalimantan Timur
Prov. Sulawesi Selatan
Prov. Sulawesi Tenggara
Prov. Maluku
Prov. Papua
Prov. Maluku Utara
Total: 17 provinsi

Kota
Kota Serang
Kota Tangerang
Kota Bengkulu
Kota Gorontalo
Kota Jambi
Kota Bekasi
Kota Cirebon
Kota Sukabumi
Kota Bandung
Kota Banjar
Kota Bogor
Kota Tegal
Kota Malang
Kota Mojokerto
Kota Probolinggo
Kota Kediri
Kota Madiun
Kota Pontianak
Kota Palangkaraya
Kota Tarakan
Kota Pangkal Pinang
Kota Tanjung Pinang
Kota Tual
Kota Subulussalam
Kota Bima
Kota Palopo
Kota Parepare
Kota Makassar
Kota Bau-bau
Kota Kotamobagu
Kota Sawahlunto
Kota Padang Panjang
Kota Pariaman
Kota Padang
Kota Lubuklinggau
Kota Pagar Alam
Kota Prabumulih
Kota Palembang
Kota Padang Sidempuan
Total: 39 kota


Kabupaten
Kab Aceh Selatan
Kab Pidie Jaya
Kab Padang Lawas Utara
Kab Batu Bara
Kab Padang Lawas
Kab Langkat
Kab Deli Serdang
Kab Tapanuli Utara
Kab Dairi
Kab Indragiri Hilir
Kab Merangin
Kab Kerinci
Kab Muara Enim
Kab Empat Lawang
Kab Banyuasin
Kab Lahat
Kab Ogan Komering Ilir
Kab Tanggamus
Kab Lampung Utara
Kab Bangka
Kab Belitung
Kab Purwakarta
Kab Bandung Barat
Kab Sumedang
Kab Kuningan
Kab Majalengka
Kab Subang
Kab Bogor
Kab Garut
Kab Cirebon
Kab Ciamis
Kab Banyumas
Kab Temanggung
Kab Kudus
Kab Karanganyar
Kab Tegal
Kab Magelang
Kab Probolinggo
Kab Sampang
Kab Bangkalan
Kab Bojonegoro
Kab Nganjuk
Kab Pamekasan
Kab Tulungagung
Kab Pasuruan
Kab Magetan
Kab Madiun
Kab Lumajang
Kab Bondowoso
Kab Jombang
Kab Tangerang
Kab Lebak
Kab Gianyar
Kab Klungkung
Kab Lombok Timur
Kab Lombok Barat
Kab Sikka
Kab Sumba Tengah
Kab Nagekeo
Kab Rote Ndao
Kab Manggarai Timur
Kab Timor Tengah Selatan
Kab Alor
Kab Kupang
Kab Ende
Kab Sumba Barat Daya
Kab Kayong Utara
Kab Sanggau
Kab Kubu Raya
Kab Pontianak
Kab Kapuas
Kab Sukamara
Kab Lamandau
Kab Seruyan
Kab Katingan
Kab Pulang Pisau
Kab Murung Raya
Kab Barito Timur
Kab Barito Utara
Kab Gunung Mas
Kab Barito Kuala
Kab Tapin
Kab Hulu Sungai Selatan
Kab Tanah Laut
Kab Tabalong
Kab Panajam Pasut
Kab Minahasa
Kab Bolmong Utara
Kab Sitaro
Kab Minahasa Tenggara
Kab Kep Talaud
Kab Morowali
Kab Parigi Moutong
Kab Donggala
Kab Bone
Kab Sinjai
Kab Bantaeng
Kab Enrekang
Kab Sidereng Rappang
Kab Jeneponto
Kab Wajo 
Kab Luwu
Kab Pinrang
Kab Kolaka
Kab Gorontalo Utara
Kab Mamasa
Kab Polewali Mandar
Kab Maluku Tenggara
Kab Membramo Tengah
Kab Paniai
Kab Puncak
Kab Deiyai
Kab Jayawijaya
Kab Biak Numfor
Kab Mimika
Total: 115 kabupaten

Reporter: Yoko Handani


Baca Juga
Ayo Buruan Dapatkan Kupon Jalan Santai & Zumba Newstara Berhadiah Motor dan Puluhan Doorprize
Gubernur Irianto Buka-bukaan Soal Pembelian Pesawat N-219 Buatan DI