Pilwali Tarakan, Arief Hidayat dan Joko Slamet Konsultasi Independent

| 101 Views
id Pilwali Tarakan, Arief Hidayat dan Joko Slamet Konsultasi Independent
Pilwali Tarakan, Arief Hidayat dan Joko Slamet Konsultasi Independent
Ilustasi pemilihan umum KPUD Tarakan. (Dok.Newstara

Newstara.com TARAKAN - Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tarakan membenarkan kedatangan Khaeruddin Arief Hidayat dan Joko Slamet terkait prosedur jalur independent (non partai), untuk bursa calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan periode 2018-2023 mendatang.

Joko dan Arief, menanyakan secara langsung terkait persyaratan bagi paslon untuk jalur non-partai alias independent kepada Ketua KPU Kota Tarakan Teguh Dwi Subagyo di kantor KPUD Tarakan. Salah satunya adalah mengenai batas waktu dimulai dan berakhirnya paslon yang mendaftarkan diri, lalu tahapan-tahapan pilkada lainnya 

"Iya kita memang kedatangan tamu tadi siang, yakni pak Arif dan pak Joko Slamet. Beliau melakukan konsultasi terkait kemungkinan bila mereka mendaftarkan diri untuk masuk sebagai calon independent. Jadi intinya ingin konfirmasi, terkait dengan peraturan Nomor 3 tahun 2017 itu, sekalian bagaimana formulirnya dan jumlah dukungan masyarakat seperti apa," ujar Ketua KPU Kota Tarakan Teguh Dwi Subagyo kepada Newstara.com pada Senin sore, (04/08/2017).

Teguh menyebutkan setiap paslon Pilwali Tarakan sudah harus mempersiapkan diri sejak bulan Oktober 2017 ini, dengan berbagai tahapan-tahapan untuk menempuh jalur perseorangan atau independent, sehingga paslon sudah siap pada saat waktu pendaftaran calon yang akan dibuka KPUD Tarakan nanti.

"Pencalonan itu adalah adanya surat dukungan masyarakat, dalam jumlah yang cukup banyak. Jadi dua bulan sebelum pencalonan, itu sudah mengajukan berkas, dan berkas yang di ajukan adalah, nanti ketika tanggal 25 sampai 29 November. Berkas itu adalah dukungan masyarakat yang berisi surat pernyataan dari orang-orang yang mendukung pasangan calon itu, lengkap dengan foto kopi KTP, dan dukungan dipilah perkelurahan," tuturnya.

Sekedar informasi, Peraturan KPU nomor 3/2017 tentang pencalonan jalur independent maka untuk daerah yang memiliki jumlah penduduk sekitar 250 ribu penduduk maka dibutuhkan dukungan sekitar 10 persen dari jumlah DPT pemilu terakhir yakni sekitar 144,49 ribu DPT, sehingga bila 10 persen maka diketahui sekitar 14.400.

"Kami juga sampaikan kepada pak Joko dan pak Arief, tentunya ada proses verifikasi administrasi dan faktual. Makanya kami ingatkan, supaya menyampaikan data dukungan lebih dari itu, sehingga ketika verifikasi faktual dan administrasi. Maka proses pendaftaran perbaikan berkas tidak perlu tambahan lagi," ujarnya.

Reporter: Geger Adi Kustanto


Baca Juga
Ini Daftar Sementara Berkas Parpol Masuk ke KPUD Tarakan
Gubernur Irianto Hadiri FGD Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK