Total Akuisisi 39 Saham Blok Mahakam, IRESS Sebut Rawan Korupsi

| 101 Views
id Total Akuisisi 39 Saham Blok Mahakam, IRESS Sebut Rawan Korupsi
Total Akuisisi 39 Saham Blok Mahakam, IRESS Sebut Rawan Korupsi
Salah satu kilang offshore Blok Mahakam. (Dok SKK Migas)

Newstara.com JAKARTA - Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar sempat menyebutkan bahwa pemerintah akan segera menerbitkan peraturan guna merestui transfer 39 persen saham Pertamina di Blok Mahakam kepada Total, yakni salahs atu perusahaan Migas asal Prancis. Namun, pada tahun 2016 lalu saat Menteri ESDM Sudirman Said ternyata pernah menetapkan bahwa saham yang ditransfer hanya sebesar 30 persen.

Dengan semakin turunnya volume saham yang dimiliki Pertamina maka semakin kecil pula prospek besarnya keuntungan yang diperoleh Pertamina dari pengelolaan dan kepemilikan saham oleh Pertamina di Blok Mahakam. Sehingga, IRESS menyatakan penolakan atas rencana Kementerian ESDM itu dan meminta publik untuk tutur menuntut rencana peningkatan pemilikan saham oleh Total tersebut untuk segera dibatalkan.

"Selama ini Total bersikap arogan dan tidak pernah menyatakan minat atas penawaran 30 persen saham oleh Menteri ESDM Sudirman Said. Sebaliknya Total terus memaksa untuk memiliki saham hingga 39 persen dan tetap ingin menjadi pengelola/operator Blok Mahakam pasca 2017," tutur Direktur IRESS, Marwan batubara melalui press riliesnya.

Marwan mengatakan CEO Total yakni Patrick Pouyanne sempat bertandang ke Jakarta pada tanggal 7 April 2017 lalu, karena adanya “sinyal” dari pejabat negara yang akan memenuhi permintaan Total. Menteri ESDM Ignatius Jonan pernah mengatakan akan memberi kesempatan kepada Total untuk memiliki 39% saham dan menjadi operator Mahakam pasca 2017 (Senipah, Kaltim,13/3/2017).

Karena keberatan berbagai pihak, maka protes sejumlah kalangan telah menerbitkan surat penawaran resmi dari Sudirman Said pada tahun 2016. Kementerian ESDM pun tidak memenuhi permintaan Patrick Pouyanne pada bulan April 2017 lalu. Namun, setelah 5 bulan berlalu, Kementerian ESDM justru berubah menjadi "murah hati" dan berencana memenuhi permintaan Total.

"Mengapa Pemeringahan Jokowi justru tunduk pada tuntutan asing? Kita pantas mempertanyakan motif dibalik perubahan sikap ini. Kita pun menuntut agar pengalihan saham Blok Mahakam dilakukan sesuai dengan konstitusi dan kepentingan ketahanan energi nasional. Kita harus menjaga martabat dan harga diri bangsa, dan tidak lagi mengidap penyakit inlander dan bermental budak," tutur Marwan.

Total memang akan membayar "nilai tertentu yang wajar" (melalui kesepakatan yang dikenal dengan istilah “B to B”) kepada Pertamina atas akuisisi 39 persen saham tersebut. Namun, jika nilai akuisisi saham ditetapkan tanpa melalui perhitungan  yang wajar, transparan dan melibatkan "lembaga  penilai" independen, maka adanya praktik suap-menyuap dan KKN cukup potensial terjadi. Pemerintah dan KPK diminta untuk menjamin jika praktik busuk tersebut tidak akan pernah terjadi.

"Sebagai ilustrasi, jika secara objektif nilai wajar 30 persen saham Blok Mahakam adalah USD 2,2 miliar. Lalu pemerintah mengumumkan kepada publik telah berhasil memperoleh persetujuan Total untuk membayar USD 1 miliar. Maka, selisih nilai wajar dan nilai yang disetujui tersebut (USD 2,2 miliar – USD 1 miliar = USD 1,2 miliar) sangat leluasa dan rawan untuk dikompromikan, sehingga dapat berubah menjadi objek yang dimanipulasi dan dikorupsi oknum-oknum pemburu rente. Potensi terjadinya korupsi ini jelas membawa kerugian yang sangat besar pula bagi rakyat," ujar Marwan.

Menurutnya, prospek kerugian rakyat juga potensial jika terjadi jika "nilai wajar" harga saham yang disepakati, karena justru hanya mengacu pada harga minyak dunia yang saat ini sedang rendah. Mestinya prospek kembali naiknya harga minyak dimasa depan diperhitungkan, sehingga nilai akuisisi yang akan dinikmati Pertamina (rakyat) menjadi lebih tinggi. Apalagi, cadangan terbukti migas Mahakam masih sangat besar. Pemerintah mestinya memahami persoalan tersebut.

"Terlepas dari besarnya nilai saham yang akan dishare-down, apakah 30 persen atau 39 persen, IRESS menuntut pemerintah untuk membatalkan penawaran saham Blok Mahakam kepada Total. Selanjutnya, pemerintah diminta melakukan tender terbuka guna mengundang kontraktor-kontraktor migas memberikan penawaran tertinggi atas saham yg akan dishare-down tersebut," ujarnya.

Marwan mengatakan bahwa Wamen ESDM mengatakan secara yuridis Kementerian ESDM akan mempersilakan Total menguasai 39 persen saham Blok Mahakam. Sementara Kementerian ESDM perlu menggunakan kata "secara yuridis"? Bukankah penawaran resmi 30 persen saham oleh Sudirman Said.

"Bukan saja berdasarkan landasan yuridis, tetapi justru lebih prospektif memberikan keuntungan bagi rakyat dibanding rencana penawaran 39 persen oleh Ignatius Jonan? Apakah ini dalam rangka memuluskan keinginan dan agenda Total beserta antek-antek domestiknya?. Disini kita berharap tidak terjadi akrobat kata-kata dan manipulasi informasi," tuturnya.

Marwan menjelaskan tuntutan IRESS sudah sangat jelas seperti menuntut pemerintah untuk menghentikan rencana transfer 39 persen saham Mahakam kepada Total atas alasan apapun, dan pemerintah segera melakukan tender terbuka untuk mendapatkan penawaran tertinggi atas rencana share-down saham Pertamina di Mahakam.

"Dan ketiga adalah pemerintah harus melibatkan KPK untuk mengawal proses transaksi saham tersebut, mengingat KPK sudah cukup berperan menjebloskan Menteri dan Wamen ESDM sebelumnya ke penjara karena kasus-kasus korupsi sektor migas," tuturnya.

Reporter: Yoko Handani


Baca Juga
Ini Daftar Sementara Berkas Parpol Masuk ke KPUD Tarakan
Gubernur Irianto Hadiri FGD Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK