Anggaran Pendidikan Tak Terserap Maksimal

| 459 Views
id Anggaran Pendidikan Tak Terserap Maksimal
Anggaran Pendidikan Tak Terserap Maksimal

Fraksi PPP-Nasdem melalui juru bicaranya Ahmad Rosyidi menyayangkan dan mempertanyakan anggaran di sektor pendidikan yang tidak terserap maksimal.

Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kota Balikpapan ini menyampaikan, melalui LKPj Gubernur Kaltim disebutkan bahwa anggaran di sektor pendidikan hanya terealisasi sebesar Rp 398,34 miliar atau 77,05 persen. Dari anggaran yang dialokasikan pada APBD 2014 sebesar Rp 516,96 miliar. Artinya Rp 118,62 miliar atau 22,95 persen anggaran yang tidak dapat terserap.

“Kami sangat menyayangkan. Sesungguhnya dana tersebut sangat diperlukan untuk melaksanakan program-program pendidikan. Antara lain pendidikan anak usai dini, pendidikan menengah, pendidikan non formal, peningkatan mutu pendidikan maupun tenaga kependidikan. Juga untuk manajemen pelayanan pendidikan dan peningkatan pendidikan serta pengembangan sumber daya masyarakat,” ucapnya saat menyampaikan pemandangan umum (PU) Fraksi PPP-Nasdem dalam rapat paripurna ke-13 DPRD Kaltim, kemarin.

Bertolak belakang dengan sektor pendidikan, anggaran untuk peningkatan kesehatan terealisasi sebesar 101,03 persen atau Rp 800,12 miliar dari Rp 797 miliar anggaran yang disediakan pada APBD 2014. Sayangnya, masih terdengar keluhan di beberapa daerah mengenai minimnya pelayanan kesehatan pada tingkat awal, yaitu di puskesmas.

Kurang terpenuhinya obat-obatan ditambah lagi kurangnya tenaga medis khususnya dokter yang lebih suka untuk buka praktek di kota daripada di desa, pedalaman maupun perbatasan.

“Untuk itu fraksi kami meminta kepada Pemerintah Provinsi Kaltim agar dari alokasi dana APBD mendatang, lebih diprioritaskan pada pemenuhan tempat-tempat kesehatan masyarakat di pedesaan, pedalaman maupun perbatasan,” tambahnya.
Pihaknya juga meminta standar pelayanan kesehatan di rumah sakit umum milik pemerintah daerah baik provinsi maupun di kabupaten/kota agar lebih ditingkatkan diiringi dengan kualitas pelayanan yang juga prima termasuk kepada masyarakat tidak mampu.


Baca Juga
Ini Daftar Sementara Berkas Parpol Masuk ke KPUD Tarakan
Gubernur Irianto Hadiri FGD Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK