Janji Konyol Jokowi, Terang Benderang Perbatasan di HUT RI ke 70

| 752 Views
id Janji Konyol Jokowi, Terang Benderang Perbatasan di HUT RI ke 70
Janji Konyol Jokowi, Terang Benderang Perbatasan di HUT RI ke 70

www.newstara.com - JAKARTA - Sejumlah wacana dan janji-janji Presiden Jokowi bersama para menterinya saat mengunjungi wilayah perbatasan RI di Sebatik-Nunukan beberapa waktu lalu cukup menggiurkan bagi warga perbatasan, salah satunya soal ketersedian listrik alias terang benderang sebelum HUT Kemerdekaan RI ke 70 yang notabene berlangsung besok pada 17 Agustus 2015. 

Namun, janji hanyalah tinggal janji karena disejumlah perbatasan masih ada laporan dari warga yang sering mendapati aliran listrik rumahnya byar pet alias padam listrik yang dilakukan PLN setempat dengan berbagai alasan. Itu bahkan terjadi diwilayah perkotaan, untuk wilayah perbatasan dan pelosok seperti di Hulu Kayan Kecamatan Krayan Kabupaten Malinau, masih terlihat puluhan rumah masih mengandalkan jenset pribadi, dan beberapa warga yang tidak sanggup membeli jenset pun mendapat bantuan dari tetangganya dengan menarik kabel listrik dari satu rumah kerumah warga lainnya secara manual. 

Ini belum termasuk wilayah di Sebatik-Kabupaten Nunukan, yang masih sewa-beli listrik dari Malaysia. Bahkan, diwilayah ini pun dibebankan pembayaran pemasangan instalasi listrik per-rumah tangga antara Rp 5 hingga 10 juta. Lalu, bagaimana dengan Kabupaten Tana Tidung (KTT), yang masih mengandalkan mesi pembangkit listrik yang hanya beroperasi sekitar 6-10 jam perhari dan hanya malam hari. Seharusnya, listrik beroperasi 24 jam sehari penuh.

Direktur Center For Budget Analysis (CBA) yang cukup konsen mengkritik kebijakan pemerintah pun angkat bicara dan menyebut mimpi dan wacana Presiden Jokowi ini seharusnya direalisasikan. Namun, waktu sudah sangat terbatas dan tidak akan bisa merealisasikan "Terang Benderang di HUT Kemerdekaan RI ke 70". Wacana dan janji itu terlihat sangat konyol karena memiliki rentang waktu yang terbatas, sementara harus menerangi wilayah perbatasan.

"Wah mana bisa menerangi perbatasan di HUT RI ke 70, besok sudah hari-H nya, itu hanya janji-janji manis untuk menyenangkan warga perbatasan, boro-boro terangi perbatasan kemaren mereka disibukkan merombak kabinetnya," tutur uchok pada hari Minggu siang, (16/08/2015).

Secara logika tanggapan Uchok Sky Khadafi bukanlah isapan jempol belaka, karena PT PLN (Persero) yang diserahi tugas dan berkordinasi dengan stakeholder kementerian terkait itu selama 6 bulan ini masih melakukan tugas tender-tender proyek dan merumuskan aturan hukum dalam keterlibatan swasta untuk pembangunan pembangkit listrik seperti Peraturan Menteri (Permen) dan Peraturan Presiden (Perpres).

"Mana janji pak Jokowi untuk menerangi perbatasan, mana bisa terang kalau aturan mainnya masih amburadul, mereka juga bekerja akan sulit karena salah-salah bisa kena KPK, buktinya Dahlan Iskan pun ikut dijaring beberapa waktu lalu. Jangankan untuk wilayah perbatasan, untuk wilayah perkotaan saja masih terlihat bellum jelas infrastruktur listriknya," tuturnya.

Uchok menyebut keterlibatan swasta dan PT PLN (Persero) akan sangat sulit tercapai, karena swasta akan memilih untung-rugi, sementara infrastruktur dan pembangunan pembangkut listrik di perbatasan itu dipastikan mengalami kerugian yang signifikan. Belum lagi dana alokasi infrastruktur yang minim, dan dari perspektif hitung-hitungan bisnis maka sangat sulit terealisasi.

"Artinya begini, PLN dan swasta tidak bisa membangun pembangkit di perbatasan, sebelum ada jaminan tidak rudi disana, sekarang saja anggaran dan kepastian jaminan itu tidak ada, bagaimana mereka mau membangun listrik, di perbatasan itu bukan daerah bisnis yang bagus, sementara PLN perlu mendirikan gardu, jaringan dan lainnya, itu kan modal semua," ujarnya.

Solusi yang harus dilakukan pemerintah adalah membangun pembangkt listrik di perbatasan, namun sisa listrik yang tidak terpakai dijual atau ekspor ke Serawak Malaysia, namun kerjasanya bilateral kedua negara harus benar-benar matang. Sehingga kedua negara ikut membangun infrastruktur. Tapi kerjasama antar negara ini membutuhkan waktus etidaknya 2 hingga 4 tahun kedepan baru bisa terealisasi.

"Hitung-hitungn saya kerjasama antar negara bertahun, tahun tapi jika Pemerintahan Jokowi bisa menyelesaikannya dalam hitungan bulan, wah itu sudah keren banget," ujarnya.

Pemerintahan Jokowi-JK menargetkan pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW) yang tersebar di sejumlah penjuru Indonesia. Namun, sebelumnya masih tersisa 7 ribu MW dari pekerjaan rumah (PR) Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, sehingga Pemerintah Indonesia harus membangun 42 ribu megawatt dalam kurun waktu 4,6 tahun kedepan.

Reporter: Yoko Handani


Baca Juga
Ayo Buruan Dapatkan Kupon Jalan Santai & Zumba Newstara Berhadiah Motor dan Puluhan Doorprize
Gubernur Irianto Buka-bukaan Soal Pembelian Pesawat N-219 Buatan DI