Paslon Badrun-Ince Tetap Klaim Pemilik SK Hanura Paling Legal

| 101 Views
id Paslon Badrun-Ince Tetap Klaim Pemilik SK Hanura Paling Legal
Paslon Badrun-Ince Tetap Klaim Pemilik SK Hanura Paling Legal
SK Hanura untuk Paslon BAIS, dan saat paslon menerima SK di Jakarta. (Foto: Dok)

Newstara.com TARAKAN - Pasangan calon Drs. H. Badrun dan H. Ince AR tinggal menunggu hitungan jam untuk melakukan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Tarakan, untuk mengikuti Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan periode 2018-2023. Dimana setelah meng-klaim pengusungan 3 partai besar yakni Surat Keputusan (SK) dari PDI Perjuangan, Partai Golkar dan Partai Hanura yang ditanda tangani masing-masing DPP dan Sekjen partai. Justru, tim pasangan calon (paslon) dr Khairul dan Effendhi Djuprianto juga memegang SK yang baru, dan menyatakan SK Badrun-Ince (BAIS) dianggap tidak berlaku lagi.

Alhasil, pernyataan Cawawali Effendhi Djuprianto mendapat tanggapan serius dari tim juru bicara (Jubir) paslon Badrun-Ince, Akbar Syarief yang mengatakan SK Hanura untuk tim BAIS sudah final dan telah diberikan beberapa waktu lalu, dan hingga saat ini belum ada konfirmasi dari pihak Partai Hanura terkait penerbitan SK untuk pasangan lain. Sehingga, dalam pendaftaran paslon pada Rabu besok, (10/01/2018) tetap menggunakan SK Partai Hanura, SK PDI Perjuangan dan SK Partai Golkar.

"Hingga saat ini tidak ada perubahan, dan kita tetap menggunakan SK tersebut untuk mendaftarkan paslon kita ke KPUD Tarakan besok siang, dan kami tetap merujuk pada pernyataan Sekjen DPP Hanura Saripuddin Sudding SH, bahwasannya partai Hanura tetap mengusung pasangan Badrun-Ince," ujar Akbar Syarief kepada Newstara.com pada Selasa malam, (09/01/2018) di posko kemenangan Badrun-Ince di Jalan Karang Anyar Tarakan.

Sebelumnya, Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, Syarifudin Sudding yang dikonfirmasi melalui pesan singkat whatsApp mengatakan Partai Hanura akan tetap mengusung Badrun-Ince di Pilkada Tarakan berdasarkan surat keputusan (SK) yang dikeluarkan DPP dengan nomor surat SKEP/B/046/DPP-HANURA/XI/2017. Bahkan, SK yang ditanda-tangani oleh Ketua Umum Dr Oesman Sapta dan Sekjen Sarifuddin Sudding, SH, MH itu dikeluarkan pada tanggal 08 November 2017 lalu. Namun, pada saat redaksi Newstara.com menghubungi melalui selulernya dan Sekjen DPP Hanura, Syarifudin Sudding hanya berkomentar beberapa kalimat dan langsung menutup teleponnya.

"Itu nanti dilihat saja di KPU yah, karena saya juga gimana yah..., nanti dilihat saja di KPU yah," tutur Syarifudin Sudding dan langsung menutup selulernya.

Saat dikonfirmasi, Ketua KPUD Tarakan Teguh Subagyo mengatakan bahwa bila terjadi SK yang lebih dari satu maka pihaknya akan langsung berkoordinasi dengan KPU RI, dimana pusat memiliki ada help desk dan lengkapd engan amsing-masing LO partai. Sehingga, kordinasi dapat cepat dilakukan LO partai tersebut akan menghubungi KPUD Tarakan keabsahan SK yang disetujui oleh DPP Partai Hanura.

"Namun, tanpa help desk pun kita bisa langsung putuskan jika berkas sudah lengkap, seperti B1 ditanda tangani Ketua Umum dan Sekjen DPP, B2 dan B3 ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris tingkat kota sesuai kewenangannya, dan jika hingga pukul 12.00 pada tanggal 10 Januari 2018 tidak ada keputusan maka partai tersebut kita anggap tidak mengusung satupun calon," ujar teguh Subagyo.

Reporter: Yoko Handani


Baca Juga
Berjaya & Ramayan Dept Store Gelar Festival Pop Dangdut & Spekta 2018
Tanjung Selor Bakal Bangun Mirip Taman Berlabuh Senilai Rp 14,6 Miliar