Waduh,... Sabirin Sanyong Beberkan Biaya Mahar Partai Ratusan Juta Rupiah

| 101 Views
id Waduh,... Sabirin Sanyong Beberkan Biaya Mahar Partai Ratusan Juta Rupiah
Waduh,... Sabirin Sanyong Beberkan Biaya Mahar Partai Ratusan Juta Rupiah
Sabirin Sanyong beberkan biaya mahar partai ratusan juta rupiah. (Foto: Dok)

Newstara.com TARAKAN - Bakal Calon Walikota Sabirin Sanyong akhirnya buka suara terkait gagalnya melakukan pendaftaran di KPUD Tarakan pada Rabu malam, (10/01/2018) dengan membawa 2 SK partai politik yakni SK Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan perolehan 2 kursi dan Partai Hanura dengan perolehan 3 kursi di legislatif DPRD Tarakan.

Menariknya, Sabirin Sanyong menyebutkan untuk mendapatkan sejumlah partai politik maka dibutuhkan mahar yang cukup besar dan tidak wajar. Bahkan, partai politik diduga meminta angka yang cukup fantastis sekitar Rp 200 hingga Rp 250 juta untuk setiap kursinya.

Sabirin mengatakan bahwa persoalan mahar tersebut sebenarnya urusan DPP dan partai yang bertanggung jawab, karena bukan hanya terjadi di Tarakan, namun hampir terjadi di seluruh Kabupaten kota akan mengalami hal yang sama. Dan selama dirinya mengurus SK partai tersebut untuk mendukungnya maju sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota periode 2018-2023, Sabirin Sanyong sudah mengeluarkan dana hingga ratusan juta rupiah.

"Sebenarnya bukan ketua partai yang meminta mahar, hanya saja biasanya kita ingin ketemu atau bersilaturahmi itu melalui berbagai jalur misalkan menggunakan jalur A atau jalur B, dan si A dan si B tersebut meminta sejumlah uang, bisa sampai puluhan juta, belum lagi harus mengawal SK itu maka ada lagi uang yang harus di bayarkan, dan kisaran saya angka yang dikeluarkan perkursinya standar seharga Rp 200 hingga 250 juta, bahkan ada pasrtai yang ingin meminta saya Rp 1 miliar per kursi, ini benar-benar sudah tidak wajar," tambahnya kepada Newstara.com pada Kamis siang, (11/01/2018) di Posko Pemenangan SANTUN di Jalan Karang Anyar Tarakan. 

Sabirin memaparkan adanya mahar politik yang berbagai macam, seperti politikal cost, money politik dan opportunity cost. Salah satunya, merupakan mahar politik jika sudah mengarah pada pemberian uang untuk tujuan mempengaruhi atau mendapatkan SK dari partai-partai seperti Partai Hanura dan PKB.

"Saat saya mengurus SK partai Hanura yang sudah mengeluarkan SK untuk paslon Khairul dan Effendhi Djuprianto, dan SK untuk paslon Badrun-Ince. Namun, saat dirinya mempertanyakan nasib SK SANTUN, justru DPP Hanura juga ikut mengeluarkan SK tersebut. Sehingga, SK Hanura untuk pengusungan kandidat dalam Pilwali Tarakan sudah lebih dari satu," ujarnya.

Namun, Sabirin mengatakan Pimpinan Partai seperti Ketua Umum Partai biasanya tidak meminta uang politik atau mahar politik, karena mahar politik itu biasanya hanya diminta oleh orang yang membantu atau mempertemukan dirinya dengan elit-elit partai politik tersebut.

"Bahkan Satpam pun bisa bermain dan itu berbiaya dan tentu yang membuka jalur-jalur ini yang ada biayanya dan yang saya simpulkan adalah mahar politik. Bahkan, ada yang saya temui meminta mahar sampai Rp 1 miliar untuk satu kursi, jika kursi di Legislatif 3 hingga 4 maka jelas sudah Rp 4 miliar kan," ujarnya.

"Estimasi kalau kursinya ada 2 maka kita harus menyiapkan dana minimal Rp 250 jutaan, dan saya tidak mau menyebutkan parpolnya, tapi memang tidak ada gratis kalau mau dapat kursi pengusungan parpol," tambahnya.

Sebelumnya, sempat tercetus dan keceplosan Calon Wakil Walikota H. Ince A. Rivai dan menyebutkan bahwa dirinya mendapatkan partai Hanura tidaklah gratis, namun dibantah oleh Calon Walikota Drs. H. Badrun bahwa yang dimaksud wakilnya bukanlah persoalan uang atau mahar, namun lebih kepada menyita waktu dan tenaga serta lain-lainnya.

Sementara, salah satu tim paslon yang tidak ingin namanya disebutkan juga telah membenarkan bahwa untuk mendapatkan SK dari partai politik tidak gratis alias sudah ditetapkan mahar antara Rp 300 hingga Rp 500 juta perkursinya. Bahkan, biasanya cukup banyak calo-calo partai yang bertebaran di Jakarta yang mengaku memberikan SK-Sk yang dapat dikatakan asli tapi palsu (Aspal).

"Wahh banyak mas, saya aja kemaren hampir lagi dapat calo, kalau nggak ada link atau orang yang kita kenal di DPP, bisa kena juga calo, tapi kadang ada juga calo itu dari orang internal sendiri, bisanya orang partai di DPP, dan buktinya waktu itu saya ikut mengurus disitu dan disetujui sama KPU," tutur tim pemenangan tersebut.

Reporter: Yoko Handani


Baca Juga
Berjaya & Ramayan Dept Store Gelar Festival Pop Dangdut & Spekta 2018
Tanjung Selor Bakal Bangun Mirip Taman Berlabuh Senilai Rp 14,6 Miliar