Newstara.com BULUNGAN – Balai Adat Panggung Dayak yang terletak di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, telah lama menjadi salah satu cagar budaya yang patut di jaga dan lestarikan. Namun, salah satu aset kebanggaan warga Dayak di Ibukota Provinsi ini, nasibnya cukup memprihatinkan atau ambruk karena diduga penggunaan bahan bangunan yang tidak standar, karena biasanya terbuat dari kayu ulin atau kayu keras.
Ironisnya, bangunan besar berusia kurang lebih 5 tahun yang terletak di pinggir jalan raya, tepatnya di jalan Poros Bulungan – Berau, Desa Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan itu tidak terdapat papan nama proyek sehingga sangat minim informasi pembangunannya.
Ketua Lembaga Nasional Anti Korupsi Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Utara (LNAKRI) Kaltara, Fajar Mentari langsung melakukan investigasi untuk menyingkap tabir yang tersembunyi pada proyek itu. Dan perburuan informasi pun mulai dilakukan pada Sabtu, (10/04/2021) dengan mendatangi ke kediaman Ketua Lembaga Adat Dayak (LAD) Kabupaten Bulungan, Apuy Laing di Tanjung Palas-Bulungan
Setiba di kediaman Apuy Laing, tuan rumah menyambut ramah kedatangan FM dan diarahkan masuk ke tempat pembaringan Apuy Laing, karena kondisi kesehatan Tokoh Tetua Adat itu mulai memburuk setahun terakhir bahkan untuk berjalan harus di bantu kursi rodanya.
Singkat cerita, Apuy Laing pun menjelaskan bahwa dirinya selaku Ketua LAD hanya bertindak sebagai pihak pengaspirasi yang mengusulkan untuk dibangunkan balai adat Dayak. Namun, tidak tahu menahu pembangunan proyek tersebut.
“Saya hanya tahu sampai di pengusulan saja. Jadi LAD hanya sebatas mengusulkan, dan yang membangunnya Ketua Pelaksana Pembangunan. Saat dana usulan ke pemerintah sudah cair, lalu mereka gunakan untuk membangun, tapi Kami tidak terlibat dalam urusan uang dan pengerjaan proyeknya. Jadi yang bertanggungjawab atas pengerjaan pembangunannya itu adalah panitia yang diketuai saat itu oleh Drs. Kornelis Elbaar, M.Si yang sekarang menjabat sebagai Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Bulungan,” ungkapnya.
Saat dirinya diminta keterangan informasi menyoal bahan dari jenis kayu yang mudah jabuk menjadi kayu pilihan, beliau menjawab bahwa disitu akar permasalahannya, dan sempat meminta kepada panitia untuk segera mencari solusi.
“Pasca ambruknya, kami pernah dipanggil duduk bersama. Dalam pertemuan itu, Kornelis mengatakan kesiapannya untuk mengganti segala kerugian yang ditimbulkan, termasuk mengganti bahan-bahan materialnya, tapi sampai sekarang tidak ada follow up-nya,” ucap Apuy Laing.
Karena kondisi kesehatannya, Apuy Laing pun mengaku belum bisa mengumpulkan warganya dan pihak terkait untuk pertanggung jawaban proyek itu. Namun, dirinya berharap agar Kornelis punya itikad baik agar bertanggungjawab dan merealisasikan perbaikan sebagaimana janjinya kepada LAD. Pembangunan Balai Adat Panggung, dimulai sejak tahun 2013/2014, dengan menghabiskan anggaran hingga mencapai miliaran rupiah.
“Iya, benar, miliaran rupiah, dan disekitaran tahun 2013 atau 2014, karena di masa kepemimpinan Bupati Budiman Arifin. Pengerjaannya dua tahap. Saya kurang tahu persis, tapi sepertinya bendahara saya, Alexius yang beralamat di desa Tengkapak lebih tahu soal itu,” terangnya.
Apuy Laing juga mempertanyakan siapa perusahaan yang mengerjakan pembangunannya dan siapa pula konsultan pengawasnya. Karena, dirinya tidak mengetahui secara pasti, siapa-siapa saja yang mengerjakan proyek tersebut.
Fajar Mentari yang saat ini juga menahkodai Lembaga Nasional Pemantau dan Pemberdayaan Aset Negara Kaltara, mencoba menelusuri benang merahnya.
Diduga Yonathan Elbaar adalah direktur PT. Putra Cahaya Sejahtera dengan Kualifikasi Usaha (M1), dan Jemy Elbaar sebagai direktur CV. Cipta Karya Mandiri dengan
Kualifikasi Usaha (K3). Kedua Direktur tersebut diduga adalah adik kandung dari Kornelis Elbaar.
“Saya belum tahu apakah kedua perusahaan tersebut menjadi bagian yang bertindak sebagai perusahaan yang mengerjakan proyeknya dan konsultan pengawasnya. Namun, tentu pihak kami akan terus melakukan upaya untuk mencari kebenarannya,” tutur FM.
“Saya juga meminta kepada semua pihak dapat bekerjasama memberikan informasi dalam mengungkap fakta apa yang ada di balik ambruknya Balai Adat yang seyogianya menjadi ikon kultural dan aset budaya kecintaan masyarakat Kaltara. Dan apabila terbukti kedua perusahaan tersebut ada kaitannya, maka dapat disimpulkan adanya dugaan proyek yang dikerjakan asal-asalan,” tutup FM. (***)
