Newstara.com JAKARTA – Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Anis Matta secara resmi telah mendaftarkan partai baru tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM dan langsung berkomunikasi dengan Menteri Yasona Laoly melalui Teleconference. Hal ini dilakukan, karena pandemi virus corona (Covid-19) yang semakin meluas, namun Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia) tetap terus bergerak.
“Hari ini kami secara resmi mendaftarkan kepengurusan tingkat Pusat, 34 kepengurusan tingkat Provinsi, 423 kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota dan 3639 kepengurusan tingkat Kecamatan. Dan mengacu kepada Permenkumham 35/2017, kami menyerahkan sebanyak 42 ribu lembar dokumen persyaratan administratif,” tutur Anis Matta pada Selasa siang, (31/3/2020) sesaat setelah berkomunikasi dengan Menteri Yasona Laoly.
“Kami memahami pihak Kemenkumham sedang melakukan penyesuaian proses kerja akibat Covid-19, namun kami menyakini bahwa proses verifikasi akan berjalan lancar sesuai peraturan perundang-undangan,” sambungnya.
Pertama dalam sejarah partai politik mendaftar lewat Teleconference. (Ft. Dok)
Dalam pertemuan virtual itu, Anis Matta bersama Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Bendahara Umum Achmad Rilyadi, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik dan sejumlah Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) lainnya. Sementara Menkumham, Laoly didampingi Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Cahyo Rahardian, SH. LLM.
Dalam sambutan penerimaannya, Menteri Yasonna Laoly menyambut baik kehadiran Partai Gelora Indonesia dan akan memproses verifikasi sesuai peraturan perundang-undangan. Dan prosesi pendaftaran melalui Teleconference ini yang pertama kali terjadi.
“Selain karena alasan kebijakan bekerja dari rumah dalam situasi wabah covid-19 ini, telekonferensi ini juga bentuk dari proses digitalisasi birokrasi. Proses pelayanan publik terus kami laksanakan dengan terobosan teknologi komunikasi-informasi,” ucap Menteri Yasona Laoly.
Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia, Mahfuz Sidik mengatakan semula rencana pendaftaran akan dilakukan pada pertengahan Maret 2020 lalu. Namun, adanya penundaan akibat mulai merebaknya Covid-19.
“Kami memutuskan untuk mengundurkan pendaftaran dan segera mengonsolidasi jajaran pengurus partai untuk waspada covid-19 serta melakukan aksi pelayanan sosial untuk warga. Alhamdulillah hari ini Menkumham bisa menerima kami melalui fasilitas telekonferensi,” tutup Mahfuz Sidik. (***)
