Ini Penjelasan Pemprov Kaltara Soal TKA Masuk Bulungan

RedaksiRedaksi - Jumat | 27 April 2018 WIB
judul]
FOTO : NEWSTARA / ISTIMEWA

Newstara.com TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui laman resminya yakni Humpro Kaltara langsung bereaksi dan memberikan sejumlah penjelasan terkait viralnya informasi dan isu di media sosial (Medsos) terkait Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China atau Tiongkok yang masuk ke Kabupaten Bulungan-Kaltara. Begini penjelasannya :

"Pemerintah Provinsi Kaltara perlu meluruskannya. Apalagi, ini dikaitkan dengan rencana investasi dari perusahaan asal Tiongkok di Kalimantan Utara. Pemerintah provinsi Kaltara memang sedang gencar mempromosikan investasi. Sejumlah investor berminat masuk ke Kaltara, tak hanya dari dalam negeri, beberapa di antaranya juga dari luar negeri. Salah satunya dari Tiongkok. Termasuk dari Korea Selatan, Kanada maupun dari Malaysia,"

"Untuk mengantisipasi ketimpangan keterlibatan tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja asing (TKA), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) telah mempersiapkan diri dengan berancang-ancang membuat Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai penglibatan tenaga kerja lokal dan non lokal,"

"Berdasarkan informasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kaltara, Pergub ini mengacu kepada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans) No. 40/2012, tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing,"

"Berdasarkan Kepmen ini, ada 19 jabatan yang tidak boleh diduduki tenaga kerja asing. Dan, yang mendudukinya pun harus kompeten dan berkeahlian. Rapergub ini juga juga mengacu kepada Kepmenakertrans No. 35/2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing,"

"Sementara, untuk menyiapkan tenaga kerja lokal yang berkompeten, Pemprov melalui Disnakertrans Kaltara melakukan pelatihan pemagangan kepada 140 tenaga kerja lokal. Pemagangan ini untuk dipersiapkan menjadi tenaga kerja siap pakai, dan mendapatkan sertifikasi. Sertifikasi tenaga kerja lokal menjadi urgent untuk dilaksanakan, mengingat dalam waktu dekat sejumlah rencana investasi akan segera terealisasi. Salah satunya, rencana investasi pembangunan bendungan tahap I Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan oleh PT Kayan Hydro Energy (KHE),"

"Selain mempersiapkan Rapergub tentang penglibatan tenaga kerja lokal dan non lokal, Pemprov melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara akan menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait percepatan sertifikasi jasa konstruksi di Kaltara,"

"Surat ini menjadi cikal bakal peraturan daerah yang mengatur instrumen penglibatan tenaga kerja lokal dan luar daerah dalam sektor jasa konstruksi. Hal ini penting dilakukan, karena Kaltara merupakan satu di antara empat provinsi yang masuk dalam rencana pengembangan koridor ekonomi komprehensif dalam perjanjian kerja sama Pemerintah Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Atau dikenal dengan One Belt, One Road (OBOR),"

"Raperda itu, ada instrumen yang mengatur peraturan daerah itu, akan ada penegasan agar paket pembangunan infrastruktur di Kaltara yang mewajibkan mempekerjakan tenaga kerja lokal. Namun, ada pengaturan mengenai prosentasenya keterlibatan tenaga kerja lokal dan non lokal. Di Raperda itu juga mewajibkan tenaga kerja untuk bersertifikat.". (***)