Newstara.com TANJUNG SELOR – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Mohammad Nafis mengungkapkan, proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus di koordinasikan dengan baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten serta kota.
“Sebaikanya, Bappeda kabupaten atau kota melakukan koordinasi dengan Bappeda Provinsi terkait dengan program atau rencana pembangunan sehingga tidak ada lagi tumpang tindih program atau pembangunan,” ungkapnya, pada Senin (5/12).
Menurutnya, sebelumnya ada temuan beberapa program pembangunan di kabupaten dan provinsi itu tumpang tindih.
“Ini kan sangat disayangkan, dengan lokasi dan waktu yang sama, anggaran di tahun yang sama untuk pekerjaan yang sama, menurut kami ini kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota,” ucap Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kaltara ini.
Untuk itu, Nafis berharap ke depan tidak ada lagi tumpang tindih program, sehingga pembagunan di Kaltara bisa tepat sasaran dan merata.
“Ini juga salah satu atensi kami dari Komisi III, sinergi antara kabupaten kota dan pemerintah provinsi lebih diperkuat lagi, pembangunan yang merata dan tepat sasaran harapan kami, sehingga dampak pembangunan dalam satu tahun anggaran bisa di rasakan langsung oleh masyarakat di Kaltara,” tandasnya. (***)
