Newstara.com JAKARTA – Wilayah Indonesia terdiri dari 73 persennya adalah lautan, dimana terdapat banyak biota dengan beribu jenis spesies ikan yang memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Bahkan, sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia seharusnya bisa menjadi andalan utama bagi kebutuhan pangan dunia.
Badan Organisasi Pangan Dunia (FAO) memprediksi bahwa pada tahun 2030, dua pertiga konsumsi pangan berasal dari sektor perikanan. Sehingga permintaan kebutuhan ikan di dunia akan menembus angka hingga 70 persen di wilayah Asia Tenggara, Asia Selatan, Tiongkok serta Jepang.
Diprediksi, sektor perikanan di Indonesia akan mendapatkan keuntungan dari tingginya permintaan pasar di masa depan. Demikian dikatakan, Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf Al-Jufri di sela-sela kegiatan memperingati Hari Laut Internasional di DPP PKS, Rabu (08/06/2022) di Jakarta.
Menurutnya, Indonesia perlu lebih serius lagi dalam mengoptimalkan potensi Ekonomi Biru yang menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya laut yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Dimana konsep ekonomi kelautan bisa meningkatkan kesejahteraan dan mata pencaharian serta pelestarian ekonomi laut.
“Ada banyak potensi Ekonomi Biru yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia selain perikanan, antara lain energi terbarukan, transportasi air, pengelolaan limbah pariwisata, serta mitigasi perubahan iklim,” tuturnya.
“Saat ini kita perlu memfokuskan diri pada sektor perikanan karena tahun 2030 bukanlah waktu yang lama, sambil tetap mengoptimalkan sumber-sumber ekonomi kelautan yang lain,” sambungnya.
Mantan Menteri Sosial Republik Indonesia yang akrab dipanggil Doktor Salim ini menyebutkan Pada sektor perikanan terdapat sub sektor yang juga berpotensi besar dalam meningkatkan ekonomi dalam negeri, seperti pengolahan hasil perikanan dari hulu ke hilir, komoditas pergaraman, biofarmakologi, bioteknologi dan sebagainya. Optimalisasi sektor perikanan tentunya tidak bisa dilepaskan dari pemberdayaan nelayan sebagai aktor utamanya.
“Kita tahu bahwa kontribusi nelayan terhadap perekonomian Indonesia sangat besar. Salah satu bentuk optimalisasi sekaligus pemberdayaan Ekonomi Biru adalah menggeliatkan kampung-kampung budidaya perikanan sebagai basis utama sektor riil perikanan. Ekonomi Biru bertujuan kepada kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir yang beriringan dengan kelestarian lingkungan secara berkeadilan,” tuturnya lagi.
Sehingga pemerintah perlu berkolaborasi dengan komunitas masyarakat pesisir, asosiasi usaha perikanan, pemerintah daerah setempat serta partai politik sebagai sebuah entitas yang juga memiliki tanggung jawab sosial kepada konstituen.
“PKS sendiri konsisten mendukung pemberdayaan ekonomi pesisir dengan membangun Sekolah Nelayan di berbagai daerah beberapa waktu yang lalu. Kami siap berkolaborasi untuk memperkuat Ekonomi Biru ke depannya agar kesejahteraan nelayan kita makin meningkat,” ungkapnya.
Menurut data dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), potensi sektor ekonomi kelautan Indonesia mencapai 1,33 triliiun dollar AS dan berpotensi menciptakan lapangan kerja hingga 45 juta orang.
Nilai sebesar ini harusnya bisa menciptakan kesejahteraan setidaknya bagi masyarakat pesisir dan para nelayan. Sayangnya, kesejahteraan nelayan sampai saat ini masih di bawah standar hidup yang layak.
“Hari Laut Internasional yang kita peringati setiap tanggal 8 Juni ini jangan hanya menjadi sekedar seremoni saja, namun juga harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk kembali lebih serius dalam melihat potensi ekonomi kelautan yang sangat besar.
Pembangunan Ekonomi Biru harus menjadi penciptaan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia di masa depan seiring dengan pengelolaan laut yang berkelanjutan,” tutupnya. (***)
