Newstara.com JAKARTA – Perekonomian Indonesia diprediksi semakin terpuruk pada kuartal II-2020. Bahkan,sejumlah kalangan menilai terjadi minus atau negatif hingga mencapai 3,8 persen atau lebih. Memang banyak faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi terpuruk, namun pastinya salah satu tersangkanya adalah pandemi Covid-19 dan Presiden RI Joko Widodo memberikan perintah tegas untuk melakukan sejumlah upaya extra ordinary untuk menaikkan angka perekonomian yang tengah mengalami transisi berat.
Presiden RI Joko Widodo mengatakan OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development,red) merilies pertumbuhan ekonomi dunia dimana telah terkontrasi 6 hingg 7,6 persen minus sementara Bank Dunia merilies minus 5 persen, sehingga persoalan tersebut tidak bisa dianggap normal atau linear. Dan setiap Menteri Negara dan Lembaga Negara harus melakukan berbagai tindakan dan kebijakan krisis karena pertanggung jawaban terhadap 267 juta penduduk Indonesia.
“Sekarang ini perasaan kita harus sama dan jangan linear, jangan menganggap ini normal, ini berbahaya sekali kalau kerja biasa-biasa saja, kita kerja harus ekrta ordinary tolong perasaannya harus sama, jadi tindakan dan kebijakan kita harus krisis, jangan kebijakan biasa atau normal,” tutur Presiden RI Joko Widodo pada Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, (18/06/2020).
“Apa-apaan ini mestinya jangan dipakai sistem standart, harus manajemen krisis karena ini suana berbeda, kalau perlu saya keluarkan Perppu, Perpres, dan kalau sudah ada Permen harus keluarkan demi kita menangani 267 juta rakyat kita,” sambungnya.
Jokowi mengaku kesal karena para menterinya tidak bergerak cepat dan menganggap penurunan pertumbuhan ekonomi sebagai hal yang biasa-biasa. Bahkan, dirinya menilai jika tidak berjalan maka akan melakukan sejumlah langkah extra ordinary seperti membubarkan lembaga hingga melakukan reshuffle para menterinya.
“Saya lihat kita ini biasa-biasa saja saya jengkelnya disitu, apa nggak ada perasaan, bisa saja saya membubarkan lembaga, reshuffel, bisa kepikiran kemana-mana saya, buat Perppu lagi kalau memang diperlukan, dan suasana ini harus ada dan tindakan ekstra ordinary yang keras akan saya lakukan,” tuturnya.
Jokowi menyebutkan belanja Kementerian cukup besar, namun realisasi masih minim seperti Bidang Kesehatan dianggarkan Rp 75 Triliun namun terealisasi baru sekitar 1,3 persen, sehingga uang masyarakat tertahan dan tidak tersebar ke masyarakat seperti pembayaran dokter, dokter spesialis hingga belanja peralatan medis.
“Bidang Bansos cukup lumayan dan harusnya extra ordinary terealisasi 100 persen dan harus digunakan kebijakan krisis, kalau begini semua rem tidak ada perputaran uang di masyarakat, segera keluarkan ini semua dan tepat sasaran, bidang ekonomi juga sama,” ucapnya.
“Stimulus eknomi, harusnya bisa masuk usaha kecil mikro makro, mereka menunggu semua, jangan mereka mati dulu baru kita bantu itu nggak ada artinya, dan bahaya sekali kalau perasaan kita nggak ada apa-apanya, mikro usaha kecil menengah, perbankan, manufaktuf industri padat karya, beri mereka prioritas, jangan ada PHK tapi duit serupiah pun tidak ada mereka, saya harus ngomong apa adanya nggak ada progress dan signifikan ini,” sambungnya lagi.
“Demi rakyat dan negara, saya siap mempertaruhkan reputasi politik saya, tolong ini dirasakan kita semua, dan jangan mengganggu extra ordinary ini, saya membuka langkah politik dan pemerintahan akan saya buka, langkah apapun akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat dan negara kita,” tutupnya.
Reporter: Mufreni
