Newstara.com TARAKAN – Pemerhati Ekonomi yang juga Dosen STIE Bulungan Tarakan, Dr. Ana Sriekaningsih.,S.E.,M.M memastikan ada beberapa faktor peningkatan ekonomi yang harus dilakukan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) untuk dapat segera keluar dari krisis ekonomi lokal, paska pandemi Covid-19 yang melanda selluruh dunia termasuk Kaltara. Pasalnya angka kemiskinan penduduk di Kaltara tidak bisa lepas dari peran serta pemangku kebijakan dan masyarakat Kaltara.
Ana menyebutkan, sektor pariwisata masih sedikit sulit di dongkrak karena masih berkaitan dengan transportasi atau aturan PSBB, sehingga sektor perikanan dan perkebunan/pertanian lebih tepat dalam jangka pendek, menangah dan panjang.
“Paling utama perikanan atau pertambakan, karena bisa juga peningkatan investasi dan kualitas SDM UMKM menjadi faktor utama dalam menurunkan angka pengangguran,” ucapnya kepada Newstara.com
Namun, pada masa pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya pulih maka investor luar akan masih kesulitan melirik atau berinvestasi di Provinsi Kaltara. Sehingga, peran serta untuk kembali membantu meningkatkan kualitas SDM yang sempat terganjal adanya pandemi Covid-19.
“Saat Covid-19, dana pemerintah terkuras dalam penanganan percepatan Covid-19. Tentu ini sedikit banyaknya terkuras, program juga sebagian tidak jalan, nah sekarang saatnya Pemerintah harus bekerja ekstra lebih keras lagi dan harus cepat,” tuturnya.
“Misalkan ada program yang tadinya dilakukan 2 kali dalam 6 bulan terakhir, maka setelah pandemi selesai harus dikejar serta selesai semua program pada akhir semester, ini harus karena kalau tidak dilakukan ekonomi kita lambat naiknya, itu hanya salah satu contoh,” sambungnya lagi.
Pada sektor perkebunan, perikanan atau pertambakan sangat memungkinkan untuk dilakukan, seperti upaya meningkatkan insentif bagi petani, peternak, atau nelayan melalui skema pembelian produk oleh pemerintah dan perbaikan jalur logistik hasil pertanian, peternakan, dan perikanan.
“Ambil hasil produksinya, pemerintah harus intervensi beli harga sedikit mahal, lalu lempar kepasaran sehingga sektor ini kembali hidup, karena selama pandemi virus terjadi minim serapan pasar,” tuturnya.
Sementara, untuk masyarakat umum dimungkinkan untuk sosialisasi atau kampanye mengurangi beban pengeluaran, seperti bagi masyarakat miskin dan hampir miskin, seperti pemerintah melakukan intervensi atau kontrol dalam menurunkan biaya-biaya (Administered Prices).
“Seperti menurunkan harga BBM, menambah jumlah penerima keringanan tarif listrik, menurunkan harga LPG dan memberikan diskon atau menggratiskan tarif air untuk rumah tangga khususnya di daerah-daerah yang menerapkan PSBB,” ucapnya.
“Namun biasanya ini berkaitand engan kebijakan pemerintahan pusat terutama harga BBM,” tutupnya.
Reporter: Aldi S
