Connect with us

Kaltara

Garuda Desak DPRD Dan Pemprov Kaltara Buka Data Humas Protokoler Rp 50 Miliar

Garuda Desak DPRD dan Pemprov Kaltara Buka Data Humas & Protokoler Rp 50 Miliar. (Ft. Ilustrasi Elshinta)

Newstara.com TARAKAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) telah mengganggarkan Rp 50 miliar pada tahun 2019 untuk humas dan protokoler dan sudah terealisasi. Dan angga tersebut dianggap sebagai anggaran yang fantastis, sementara disatu sisi tengah terjadi keterpurukan ekonomi dan devisit anggaran di berbagai daerah.

Koordinator Aliansi Garuda Kaltara, Yudhi Hamdhani menyebutkan adanya pemahaman yang keliru dari Anggota DPRD Kaltara Syarwani dan telah melukai mahasiswa serta mengganggap enteng anggaran Rp 50 miliar dengan membandingkan provinsi lain yang tidak sebanding baik jumlah penduduk dan geografisnya.

“Anggota Dewan ngga’ mencerminkan representasi sebagai wakil rakyat, membaca statementnya malah lebih cenderung sebagai juru bicara humas Pemprov, harusnya anggota Dewan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi dengan mengakomodir dan mempertemukan beberapa pihak untuk membuka data yang memang seharusnya publik tahu, bukan menutupi yang terkesan mempolitisir sehingga menimbulkan polemik di publik,” tutur Yudhi Hamdhani kepada Newstara.com pada Kamis pagi, (19/03/2020) di Tarakan.

Yudhi mengatakan gerakan adik-adik Mahasiswa PMII merupakan gerakan yang wajar untuk menuntut hak keterbukaan data publik (transparansi) terhadap dugaan atau adanya indikasi KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan harusnya disikapi dengan bijak, bukankah Negara ini sedang berjuang memberantas korupsi yang merusak sendi-sendi negara.

“Kalo memang bersih ngga perlu risih, ngga perlu menutup-nutupi data yang diminta oleh adik-adik mahasiswa dan publik, gerakan adik mahasiswa ini merupakan gerakan kepedulian terhadap permasahan di daerah, harusnya anggota dewan sebagai representasi wakil rakyat merespon dengan bijak, bukan malah dipolitisir sehingga menimbulkan polemik di publik,” ujarnya.

“Untuk itu kita meminta lembaga DPRD Provinsi Kaltara segera merespon dan membicarakan solusi permasalahan dengan pihak-pihak terkait, jadwalkan hearing mahasiswa, BPK RI dan Humas Pemprov Kaltara, karena DPRD Provinsi Kaltara berhak memanggil dan mencarikan solusi penyelesaian masalah dengan melakukan transparansi data,” sambungnya.

Sekedar informasi, Luas geografis Jawa Barat 35.378 km² dengan jumlah penduduk mencapai 49,02 juta jiwa, Jawa Timur memiliki luas wilayah 47.800 km² dengan jumlah penduduk mencapai 39,74 juta jiwa, luas geografis Sulawesi Selatan 46.717 km² dengan jumlah penduduk mencapai 8,82 juta jiwa sementara bila dibandingkan dengan luas geografis Provinsi Kaltara 75.467,70 km2 dengan jumlah penduduk hanya mencapai 696 ribu jiwa pada tahun 2019.

Reporter: Aldi S

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Kaltara