Newstara.com TARAKAN – Gedung Graha Pemuda yang selama ini merupakan simbol dan kebanggaan KNPI Kota Tarakan. Kini nasibnya berada di ujung tanduk, karena rencananya Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas pemuda dan Olahraga (Dispora) akan mengambil alih gedung yang berada di Kompleks Sport Center Tarakan. Alhasil, KNPI Tarakan harus angkat kaki dan tidak punya kantor alias terusir.
Sebelumnya, Dispora Tarakan meminta KNPI Tarakan segera mengosongkan Gedung Graha Pemuda karena terindikasi adanya pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oknum saat disewakan kepada pihak ketiga. Bahkan, hal tersebut sudah menjadi buah bibir disejumlah OKP yang bernaung di bawah KNPI Tarakan.
Ketua DPD KNPI Tarakan terpilih Erik Hendrawan mengatakan gedung Graha Pemuda merupakan salah satu aset Pemkot Kota Tarakan dan tercatat sebagai aset pinjam pakai yang digunakan menjadi gedung KNPI Tarakan. Sehingga, kapanpun pemerintah menginginkannya kembali, maka pihaknya siap untuk menyerahkannya. Namun, dirinya akan mencoba kembali menemui Dispora Tarakan, karena permasalahan tersebut muncul sebelum dirinya menjadi Ketua KNPI Tarakan.
“Kita akan ajak bicara pemerintah kota, dalam hal ini Dispora Tarakan dan kami akan mencoba menghadap ke Kepala Daerah bahwa kami meminta ijin menggunakan Gedung Graha Pemuda ini hanya untuk kegiatan kepemudaan, karena kami butuh proses-proses administrasi dan tertib tertib organisasi serta menyusun agenda-agenda sehingga kegiatan itu harus di tunjang dengan tempat,” ujar Erik Hendrawan kepada Newstara.com
Menurutnya, kegiatan kepemudaan yang ada di kota Tarakan apakah yang dilakukan oleh OKP atau instansi swasta terkait lainnya, maka gedung tidak wajib dilakukan transaksi sewa-menyewa. Karena literasi yang di dukung adalah sebuah prinsip kepemudaan yang sesuai dengan tema dasar yakni pemuda yang akan siap mengawal Kota Tarakan menjadi kota smart city.
“Artinya pemuda milenial saat ini harus melek terhadap teknologi-teknologi dan harus mampu ber-koordinasi serta mendukung pemerintah dalam rangka smart city di seluruh kegiatan,” tuturnya.
Selain persoalan gedung, KNPI Tarakan yang semakin kecil mendapat anggaran dari APBD Tarakan ini juga menyadari bahwa saat ini anggaran Pemerintah Kota sedang kurang baik. Sehingga, KNPI Tarakan sadar dan ke depannya harus mampu berkoordinasi dengan baik dengan perusahaan swasta yang peduli dengan kepemudaan melalui dana CSR atau sumbangsih dalam bentuk kegiatan dan lain-lain.
“Sebenarnya Pemkot waktu itu juga bingung menganggarkan kemana karena status pengurus KNPI yang tidak ada kemaren, tidak mudah memang namun kita akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan perusahaan swasta sehingga KNPI Tarakan akan saling bekerjasama dalam menciptakan program-program positif untuk masyarakat,” tutupnya.
Reporter: Aldi S
