Newstara.com BULUNGAN – Balai Adat Panggung Dayak yang terletak di Jalan Poros Bulungan – Berau, Desa Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sempat mendapat sorotan sejumlah media, bahkan ikut disebut-sebut nama Drs. Kornelis Elbaar, M.Si sebagai Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Bulungan.
Kornelis pun memberikan klarifikasi dan mengatakan bahwa lahan bangunannya adalah miliknya dengan nilai aset seharga Rp 1,9 miliar. Namun, karena untuk kebutuhan publik maka dihibahkannya untuk kelancaran pembangunan Panggung Balai Adat Dayak tersebut.
“Saya tulus menghibahkannya guna membantu kelancaran berdirinya bangunan yang tentu bisa menjadi aset kebanggaan masyarakat Dayak di Bulungan pada khususnya, dan masyarakat di Kaltara pada umumnya,” tuturnya.
Menurutnya, sebagai syarat dalam memperoleh dana Bantuan Sosial (Bansos) untuk pembangunan Panggung Balai Adat Dayak tersebut maka wajib memiliki lahan dulu terlebih dahulu, jadi lahan tersebut bukan lahan pemerintah daerah.
“Itu murni aset adat yang telah saya hibahkan. Jadi, terserah adat mau membangunnya seperti apa, meskipun memang adat menerima bantuan dari pemerintah dalam prosesnya,” tutur Kornelis.
Selain itu, dalam tahapan pengerjaan yang dilaksanakan Yonathan Elbaar (Adik Kandung Kornelis) di katakannya hanyalah sebuah kebetulan karena memiliki pengalaman dalam mengerjakan bangunan Balai Adat sebelumnya di desa Setulang – Malinau.
“Beliau memiliki pernah mengerjakan Balai Adat di Malianu, maka ditunjuklah Yonathan sebagai pelaksana lapangan, bukan sebagai kontraktor,” tutur Kornelis.
“Tidak ada kaitannya dengan perusahaan miliknya seperti apa yang disebutkan dalam pemberitaan itu, jadi wajar saja jika tidak ada plang proyek,” sambungnya.
Menurutnya, pencairan dana Bansos cukup lama dari pemerintah sehingga dirinya membiayai awal pengerjaan dari dana pribadi. Mulai dari pematangan lahan hingga pembangunannya. Sementara, badan hukum yang digunakan untuk memperoleh Bansos itu adalah LAD (Lembaga Adat Dayak), dan proyek pemerintah memiliki ketentuan harus perusahaan yang berbadan hukum.
“LAD lalu membentuk panitia pelaksana pembangunan dan saya sebagai ketua panitia pelaksananya itu tahun 2013, dan pencairan bantuan Bansos di tahun 2014 itu tahap awal pengerjaannya hingga tahun 2016, itu masih kerangka semua, sambil menyiapkan material lainnya. Kami kesulitan mencari kayu, ditambah lagi tidak sedikit kayu kami yang dicuri dan pengantaran material kayu ke lokasi pun dibantu pihak Kepolisian,” tutur Kornelis.
Kornelis menceritakan bahwa dalam perjalanan pembangunannya, pada tahun 2016 Yonathan terkena serangan jantung dan dipasang 2 ring alat pemicu jantung. Selain itu, anaknya pun kecelakaan dan Yonathan menyatakan mundur dengan alasan tidak sanggup bolak-balik karena kondisi kesehatan. Sementara pengiriman kayu ke lokasi bangunan harus terus dilakukan dari Malinau ke Bulungan.
Lalu, Yonthan digantikan oleh Darius Naming yang memulai pekerjaannya hingga akhir tahun 2018 dan pengerjaan atap sirap kayu ulin. Sebelum diatap, secara kasat mata, bahan kerangkanya masih nampak bagus sehingga dalam kurun waktu 4 tahun terkena hujan dan panas, dan membuat ketahanan kayu melemah.
“Dana Bansos 2018 itu sudah keluar, maka sesuai nominal yang ada, kami hanya mengatapnya sebagian, karena pencairan dana bantuan secara berkala, tidak langsung gelondongan. Itu cuma separuh atap doang, belum ada dinding, yang artinya tidak ada pengunci ketahanan,” ujarnya.
Diceritakannya tahun 2015 lalu, Kornelis sudah berkali-kali minta mundur sebagai ketua panitia pelaksana, karena sudah berkorban terlalu banyak secara pribadi dan khawatir akan menambah beban baru, selain itu material kayu yang sering hilang menambah beban.
“Banyak dicuri orang. Saya tambah pusing dibuatnya, makanya semangat saya menjadi down. Setelah saya pikir-pikir, konyol namanya saya masih mempertahankan tanggungjawab dengan mengetahui kondisi itu, belum sampai 50 persen pekerjaan, tapi saya sudah sangat dipusingkan dalam proses membangun balai adat,” ujarnya.
Namun, saat dirinya ingin mundur dilarang oleh Wakil Bupati Bulungan pada saat itu, Drs. Liet Ingai, M.Si. karena masih percaya bahwa Kornelis akan sanggup mengerjakannya, lalu tanpa diduga-duga pada tahun 2019 lalu, angin agak kencang dan hujan deras membuat bangunan runtuh, karena memang bangunan tidak ada kekuatan pengunci dan force majeure.
“Ambruknya bangunan Balai Adat Dayak menambah beban sulitnya mengerjakannya. Dengan kondisi bangunan yang ambruk membutuhkan mekanisme panjang ditambah pembiayaan, sehingga mangkrak sampai saat ini,” ujar Kornelis.
Pasca insiden ambruknya Balai Adat Dayak, maka Kornelis menghadapi sidang adat untuk membahas solusinya, dan Kornelis akan mengupayakan untuk mendapatkan dana bantuan untuk memperbaikinya, bukan mengganti kerugian yang ditimbulkan atas insiden tersebut.
“Jujur saya katakan dengan ambruknya balai adat itu, sangat menjadi beban moril buat saya, terlebih lagi peruntukannya bernilai kepentingan adat, prinsipnya kami punya niat yang baik untuk membesarkan apa yang menjadi keharusan mereka yang merasa sebagai putera daerah. Salah satunya dengan membangun aset budaya rumah adat panggung Dayak yang diharapkan bisa menjadi ikon kultural dan cagar budaya di Kaltara,” ucapnya.
Kalaupun kemudian terjadi hal-hal yang menimbulkan kerugian atas dampak insiden itu, tentu jauh dari keinginan kita semua dan murni di luar rencana manusia.
“Pertanyaannya, untuk apa kami korupsi jika keuntungan jual lahan itu kami anggap lebih besar ketimbang mencari keuntungan yang menurut kami lebih kecil dan beresiko besar? Belum lagi ditambah korban pengeluaran dana pribadi bersama saudara saya yang nilainya tidak kecil,” tuturnya.
Saat ini, Laporan pertanggung jawaban keuangan telah dilakukan. Setelah pemeriksaan statistik, semua masalah dianggap clear, penggunaan dana sudah sesuai, dan tidak ada ditemukan indikasi korupsi.
“Untuk lebih terang-benderangnya, silahkan cek data ke inspektorat daerah,” tutup Kornelis. (***)
