Newstara.com TARAKAN – Pandemi Covid-19 hingga hari ini tidak kunjung mereda di tanah air, dan ikut berdampak pada perekonomian di 5 wilayah Kabupaten Kota se- Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Namun, dari berbagai kajian dan statmen para ahli ekonomi, ada beberapa strategi yang mampu mengembalikan ekonomi yakni menghidupkan kembali peranan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Provinsi Kaltara.
Ketua DPD Partai Nusantara Kalimantan Utara Yoko Handani, SE menyebutkan saat ini terdapat sekitar 15 ribu lebih UMKM yang kondisinya sudah tidak aktif dan sekitar 4 ribuan lebih saja yang masih aktif. Mereka mencakup dari berbagai bidang usaha mulai dari sektor pangan, garmen, sablon, kerajinan tangan, sektor penunjang lainnya dan lain-lain.
Namun, sulitnya perkembangan UKM/UMKM rata-rata terkait persoalan kurangnya permodalan hingga daya beli masyarakat terhadap produk UMKM/UKM yang kurang, dan saat ini masyarakat cenderung konsumtif terhadap produk yang berasal dari luar daerah.
“Menurut saya kondisi ini tidak baik bagi sebuah daerah, sehingga harus ditangani dengan lebih serius dan pemerintah seharusnya memberikan stimulan bantuan permodalan, penyediaan bahan baku murah hingga kebijakan pemasaran yang lebih jelas,” tutur Yoko Handani kepada Newstara.com pada Kamis malam, (10/06/2021) di salah satu cafe di daerah Jalan Kusuma Bangsa Tarakan.
Politisi Partai Nusantara ini mencontohkan jika pemerintah memberikan stimulan modal per unit usaha sekitar Rp. 5 juta hingga Rp 10 juta maka dibutuhkan anggaran sebesar Rp 20 – 40 Miliar. Lalu, cara pengembaliannya dihitung setiap bulan tanpa bunga misalkan Rp 1 juta perbulan, maka dalam kurun waktu 1 tahun sudah dapat dikembalikan.
“Ini kan untuk rakyat, nggak usah lah pakai bunga. Nah, jika 4.000 unit usaha maka hanya dibutuhkan Rp 40 miliar kan, dibandingkan APBD Kota/Kabupaten dan Provinsi masih cukup stabil, kalau bantuan Rp. 10 juta itu kurang tambah aja lagi misalkan Rp. 20 juta per unit usaha. Dan nanti tahun depannya begitu lagi 4.000 unit usaha lagi, jadi dalam waktu 5 tahun semua UMKM di Kaltara sudah dapat ter back-up bantuan, kalau pun mereka ada kesulitan cara pengembaliannya, maka harus ada sebuah unit kerja yang dibentuk pemerintah untuk ikut mengawasi dan membimbing para pelaku UKM tersebut yang terdiri dari perwakilan pemerintah, perwakilan umum yang jago marketing dan pengolahan usaha,” ucap Yoko Handani.
“Maka InsyaAllah, pertumbuhan ekonomi Kaltara akan naik melejit karena ada perputaran uang Rp 20-40 miliaran di masyarakat bawah setiap tahun, nanti pada kurva tahun ke sekiannya akan terjadi lonjakan kenaikan pendapatan negara atau PAD kita yang ikut naik karena ada transaksi keuangan, selain itu coba kita sama-sama bayangkan dengan 4.000 UKM/UMKM hidup setiap tahunnya, maka ada berapa banyak masyarakat bisa bekerja dan mengasih makan keluarganya di rumah, kriminal pun ikut menurun drastis,” sambungnya.
Sementara, menurut Yoko Handani untuk memasarkan produk UKM/UMKM bisa bersaing dengan produk luar, maka setiap toko-toko dan agen-agen pangan milik investor swasta seperti Alfa Midi, STB, Setia Budi dan lainnya harus dipaksa untuk menampung produk UKM/UMKM karena pemerintah punya kendali penuh mengatur peredaran produk-produk lokal dan luar.
“Lalu tim yang dibentuk pemerintah tadi, dia juga bertugas dan kasih target penjualan produk-produk UKM/UMKM seperti produk olahan pangan, aksesoris, pernak pernik wisata dan lainnya agar dapat menjualnya di luar kota Tarakan, karena sekarang jaman sudah canggih serba internet, buka perdagangan dengan luar daerah dan bila perlu merambah pasar luar negeri yang memang terbuka lebar,” ujarnya.
“Saya harus sampaikan ini, dan mudan-mudahan dibaca beritanya sama pemerintah bahwa menghidupkan UMKM/UKM itu berdampak sangat bagus untuk rakyat, multiefeknya luas dan InsyaAllah tidak ada yang rugi, masyarakat senang, pemerintahannya juga akan bagus,” tutup Yoko Handani. (***)