Connect with us

Kaltara

Kaltara Diantara Mimpi, Harapan, Cita-cita. Lalu Apa Kabar Janji Kampanye Petahana?

Praktisi Kebijakan Publik, Muhamad Nour, M. Si. (Ft. Dok Pribadi)

Ditulis Oleh : Muhamad Nour, M. Si (Praktisi Kebijakan Publik)

Kita ingat akhir 1990-an hingga awal 2000-an sampai ditetapkannya Kalimantan Utara sebagai provinsi terbaru Indonesia ke-34, serangkaian pertemuan, lobi, drama, dan konflik yang melelahkan harus dilalui oleh para inisiator pembentukan provinsi Kalimantan Utara.

Semua unsur mahasiswa, politisi lokal, pemuka masyarakat, dan kaum intelektual berkolaborasi bersatu padu untuk mewujudkan mimpi dan harapan masyarakat Kalimantan Utara yang sejahtera dengan menitikberatkan pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur.

Akhirnya DPR RI tanggal 25 Oktober 2012 mengesahkan UU No. 20 Tahun 2012 tentang pembentukan provinsi baru, Kalimantan Utara (Kaltara) dengan konsideran, (1) meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik kondisi, (2) wilayah yang secara geografis berbatasan dengan negara lain baik di darat maupun di laut. Saking pentingnya provinsi baru ini, Presiden Joko Widodo tercatat 4 kali melakukan kunjungan kerja ke provinsi perbatasan.

Kini setelah 8 tahun pasca pengesahan, provinsi Kaltara telah melewati 1 kali perhelatan pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun 2015 dan akan segera dihelat lagi Pilgub ke-2 pada Desember 2020 mendatang. Bila merujuk janji besar kampanye petahana saat ini yang menjanjikan, diantaranya, Pembangunan infrastruktur dasar seperti listrik dengan membangun PLTA, Infrastruktur transportasi laut dan jalan pedalaman.

Infrastruktur pendidikan dan kesehatan dengan tenaga medis dan tenaga pendidik, Pengembangan kota mandiri Tanjung Selor, Migas (Minyak dan Gas) Blok Nunukan, Kawasan industri Tanah Kuning dan pelabuhan internasional Mangkupadi dan Jembatan Bulungan dan Tarakan. Mengenai realisasi janji kampanye ini, biarlah masyarakat yang menilainya.

Pertanyaan penting saat ini adalah apakah Kaltara sudah menuju ke arah mimpi dan cita-cita yang diharapkan oleh para inisiator? Apakah harapan untuk meningkatkan Kesejahteraan, Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur sudah terpenuhi?

Kalimantan Utara Dalam Genggaman Para Elit Nan Hedonistik

Para pemimpin Kabupaten/Kota terdahulu sering kali menyambangi warung kopi untuk sekedar menyapa warga, hadir diacara selamatan tanpa tim media, dan bergaul layaknya kawan lama. Kini semua sudah berubah, nilai-nilai ketimuran itu luntur, lebih banyak mereka mengkonsolidasi kekuatan untuk melanggengkan kekuasaan dengan bolak balik Jakarta, ukuran kebaikan seorang pemimpin saat ini adalah seberapa sering mereka memberi uang bukan programnya, dan menekankan gaya hidup hedonistik ala Syahrini atau Raffi Ahmad.

Saya jarang sekali melihat para pejabat sekarang hadir mewakili negara dalam urusan-urusan publik. Beri contoh, penerimaan siswa baru PPDB. Saat para orang tua ada yang resah karena anaknya tidak bisa masuk sekolah karena alasan jarak, umur, dan jual beli kursi sekolah oleh oknum. Pada situasi ini, suara pembelaan pejabat dan elit politik hampir tidak terdengar untuk memastikan kursi sekolah bagi calon penerus bangsa.

Berbanding terbalik bila sudah masuk pada urusan rekomendasi kursi partai, begitu luwes mereka bergerilya ke partai, walau kursinya berharga mahal. Rebutan kursi rekomendasi parpol ini merupakan porsi besar yang di pertontonkan mereka ke khalayak, di media mainstream, media online, dan sosial media.

Mimpi besar awal untuk mensejahterakan masyarakat Kaltara melalui pendidikan yang layak, kalah oleh drama politik lokal yang sering kali tidak lagi menghormati nilai hidup dan norma masyarakat. Sungguh tidak adil.

Kembali Pada Mimpi Besar Pembentukan Provinsi Kaltara

Ada misi dan visi besar saat pemerintah pusat mengesahkan pembentukan provinsi Kaltara, yakni memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan cepat, memastikan pemerataan kesejahteraan, dan pembangunan infrastruktur wilayah perbatasan. Bila mengacu pada roadmap program besar yang telah dicanangkan Gubernur Kaltara saat ini, perlu ada evaluasi yang komprehensif atas progres yang dicapai.

Situasi kini sudah berubah, janji kampanye tersebut sulit direalisasikan karena sangat terkait dengan keputusan pemerintah pusat dan investor masih wait and see karena kondisi Covid-19. Maka dari itu, pemerintah Kaltara lebih baik fokus intervensi program pada isu-isu lokal untuk merealisasikan mimpi besar pembentukan Kaltara, misalnya:

1. Pendidikan
Gubernur, Bupati dan Walikota harus menjadi ujung tombak untuk menciptakan pendidikan yang layak bagi semua. Pemerintah mesti hadir dalam memberi solusi bagi masyarakat terhadap kebijakan PPDB.

Misalnya. Kemendiknas malah sudah menekankan bahwa penetapan zonasi mengedepankan fleksibelitas dan pelebaran zona dimungkinkan sesuai situasi geografis dan kondisi lapangan. Saat ini, implementasi kebijakan PPDB, terlalu kaku dan tidak transparan.

Bila pembiaran ini terus terjadi tanpa kehadiran negara, maka mimpi besar bidang pendidikan semakin suram karena ada pembiaran praktik curang dan peserta didik terpapar pada praktik pendidikan yang tidak transparan. Lanjutkan program beasiswa Kaltara Cerdas, beri porsi lebih banyak untuk mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi di Kaltara.

2. Kesehatan
Gubernur Kaltara berinvestasi lebih banyak pada perguruan tinggi yang ada, seperti Universitas Borneo dan Universitas Kaltara untuk membuka dan mengembangkan lebih banyak jurusan kesehatan medis, kesehatan masyarakat, dan membuka fakultas kedokteran.

3. Ketenagakerjaan
Sinkronisasi kebutuhan dunia kerja dengan skill yang diajarkan di dunia pendidikan, mutlak harus dilakukan. Kolaborasi antar pihak, khususnya pihak dunia usaha, perguruan tinggi, dan pemerintah sangat penting dilakukan, membahas kurikulum dan konten mata kuliah, metodologi, pemetaan trend ketenagakerjaan dan sektor yang potensial dan pengenalan hak-hak pekerja.

Selain itu, BLK (Balai Latihan Kerja) yang ada di Tarakan dan Nunukan juga perlu segera dibenahi ekosistem kerjanya. Basis ekosistem kerja ini diharapkan bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi saat ini, mulai dari layanan program pelatihan, instruktur, metodologi, dan alat pelatihan. Selain itu, penting bagi BLK berinovasi menciptakan skill yang berorientasi pada kebutuhan lokal, khususnya perikanan.

4. Industri Maritim
Sebagai salah satu propinsi yang memiliki garis pantai terpanjang di Indonesia dan wilayah pengelolaan perikanan 716 yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Filipina, pemerintah Kaltara harus mendorong investasi pada sektor industri maritim untuk mendukung produksi perikanan dan mempermudah transportasi laut dan sungai untuk mobilitas barang dan penumpang yang murah dan cepat.

5. Energi Alternatif
Untuk membantu masyarakat pedalaman, pemerintah perlu mengembangkan energi alternatif karena sumber energi yang berlimpah seperti ombak, angin dan matahari.

6. Perdagangan Perbatasan
Sebagai provinsi perbatasan, maka aspek ekonomi melalui perdagangan internasional merupakan sektor yang potensial, dimana produk-produk dari Kaltara bisa diekspor melalui mekanisme yang sudah diatur di Peraturan Pemerintah (PP) No.34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan yang merupakan aturan pelaksana dari UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan didaerah perbatasan.

7. Kebijakan Migrasi Lintas Batas
Dalam banyak hal, provinsi Kaltara sebagai wilayah transit pekerja migran Indonesia yang melakukan lintas batas ke Malaysia, perlu melakukan perbaikan mekanisme perlindungan pekerja migran yang bermasalah seperti deportasi, pelanggaran hak kerja, pemulangan ke daerah asal, dan sekolah anak-anak pekerja migran (TKI).

8. Kesejahteraan Pekerja, Buruh dan Guru
Sering kali, para guru, pekerja pabrik, buruh berada posisi yang paling rentan baik pada situasi normal maupun krisis, contohnya pada situasi covid-19 ini. Oleh karena itu, penting sekali terdapat mekanisme yang afirmatif untuk melindungi hak-hak mereka.

Mimpi dan harapan para inisiator pembentukan provinsi Kaltara yang kini berada di luar kekuasaan, harus dirawat terus oleh Gubernur dan jajarannya. Beliau harus menginisiasi suatu pemerintahan yang inklusif (merata) dan mengkristalkan mimpi dan harapan ini dengan melibatkan semua unsur masyarakat untuk bersama membangun Kaltara yang sejahtera.

Untuk mewujudkan hal ini, gubernur sebagai representasi negara untuk hadir dalam seluruh ruang publik, termasuk di warung kopi untuk sekedar berbincang dengan para pemuda, menyerap aspirasi mereka.

Salam Paguntaka.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Newstara TV+ Newstara TV

Orang Baik, Eko Pristiawan Dimata Ibu Gubernur Dan Team Work Newstara TV

“Menjadi Orang Baik Itu Tidak Gampang, Banyak Tantangan Dan Pengorbanan, Tapi Itulah Indahnya Berjalan...

Featured Video Play Icon
Featured Video Play Icon

Ucapan Ramadhan Dari Ketua DPRD Kaltara, Ibu Norhayati Andris

Tidak terasa Ramadan telah tiba dan semoga pada bulan Ramadan kali ini, semua kita...

Kontroversi, Penghargaan Irianto Menuai Polemik Di Nunukan

Newstara.com NUNUKAN – Penghargaan dari salah satu stasiun televisi swasta yang menayangkan video singkat...

(LIVE) OBRASS TAYANG ULANG NTV

(OBRASS TAYANG ULANG) Narasumber : 1. Ibu Ari Yusnita (Cawabup Bulungan) 2. Bpk. dr....

Advertisement


More in Kaltara