Newstara.com TARAKAN – Aksi penolakan kenaikan tarif gas milik PT. Perusahan Gas Negara, oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Tarakan dan menindaklanjutinya dengan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Tarakan, namun kabarnya tidak di indahkan oleh Anggota Dewan dan PGN saat rapat konsolidasi mahasiswa pada Senin lalu, (21/09/2020).
Bahkan, pemilik jaringan gas rumah tangga itu memberikan data ke media dengan data asumsi.
“Mengapa PT. PGN Tbk mengatakan seperti itu di media, padahal di masyarakat terjadi permasalahan, bulan Mei-Juli masyarakat tiap bulan membayar sekitar 80-90 ribu rupiah, nah mengapa bulan Agustus tarif tersebut sudah naik sebanyak 300 % ?,” tutur Ketua PC PMII Kota Tarakan, Sakti Abi Mayu kepada Newstara.com
PMII berharap ada kompensasi dan regulasi yang jelas mengenai data asumsi PGN yang saat ini dijadikan pertimbangan untuk menaikan tarif. Karena pemakaian gas rumah tangga dianggap masih normal seperti hari biasanya, namun terjadi kenaikan tagihan secara iba-tiba.
“PGN mengatakan ke publik dengan data asumsi, yang jelasnya saat Work From House (WFH) pemakaian gas itu meningkat karena orang lebih suka memasak saat dirumah, nah itu kan ironi ya, analoginya saja kita makan itu ideal 3 kali sehari kok sesingkat itu pertimbangan PGN,” tuturnya.
PMII menyebutkan saat ini tengah menerjunkan kader-kadernya melakukan survey dan berinteraksi dengan masyarakat di 4 Kecamatan. Dan saat ini sudah mendatangi sekitar 57 rumah yang dianggap bermasalah.
“Hasil survey yang tim kami lakukan, rata-rata mempertanyakan kompensiasi dan regulasi yang jelas,” tuturnya.
PMII sendiri berinisiatif akan melakukan aksi lanjutan bersama kelompok mahasiswa dan masyarakat untuk menindaklanjuti stabilnya tarif PGN dengan turun ke jalan.
“Untuk DPRD Tarakan tunggu saja kedatangan kami dengan jumlah yang lebih banyak dan untuk PT. PGN, kami harapkan segera mempertimbangkan langkahnya, berikan kompensasi dan regulasi yang jelas,” tutupnya
Reporter : Kristianto Triwibowo
