NUNUKAN – Kehadiran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dan Wakil Menteri (Wamen) LHK Alue Dohong ke Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), Minggu (3/10/2021), tidak disia-siakan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara Dr. Yansen TP. M.Si.
Sejumlah permasalahan yang ada di provinsi termuda ini pun disampaikan Wagub, saat melakukan rapat koordinasi bersama Menteri dan Wamen LHK di Ball Room Hotel Fortune, Nunukan.
Dalam paparannya di hadapan Menteri dan Wamen LHK, Wagub menjelaskan saat ini luas wilayah Provinsi Kaltara sekitar 75.467,70 km2, masih memiliki sejumlah permasalahan yang harus ditangani dengan segera.
“Kaltara ke depannya bisa menjadi daerah yang luar biasa, karena memiliki energi baru terbarukan yang mampu menyuplai tenaga listrik di pulau Kalimantan hingga nasional. Jadi tidak salah jika Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus untuk Kaltara,” kata Wagub.
“Karena Bapak Presiden sudah punya konsep untuk Kaltara, semoga permasalahan yang ada di Kaltara ini tidak menjadi bebab pemerintah pusat. Sehingga Kaltara ke depannya memeilik peluang besar seperti apa yang diharapkan Presiden untuk Kaltara,” sambung Wagub.
Wagub mengungkapkan, untuk masalah HPH di Kaltara memiliki luas sekitar sejute hektare lebih, begitu juga kawasan hutan lindung termasuk hutan Kayan Mentarang yang mencapai sekitar 1,7 juta hektare. Sayangnya, luasan tersebut masyarakat di Kaltara hanya kebagian 18 persen untuk kebutuhan masyarakat.
“Jadi, sekarang ini banyak masyarakat Kaltara yang terpaksa beraktivitas di atas HPH yang menjadi Hutan Tanam Industri (HTI), bahkan di Kaltara ada salah satu pemerintah daerah yakni Kabupaten Tana Tidung yang berdiri di atas HPH dan HTI Adindo, akibatnya Tana Tidung belum memiliki kantor pemerintahan,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, Wagub juga menyampaikan masalah lainnya yang dihadapi Kaltara kepada Mentri Siti Nurbaya, yaitu masalah tata ruang yang berbenturan dengan HPH, HTI dan hutan lindung. Bahkan, permasalahan ini sebenarnya sudah disampaikan ke kementrian terkait belum lama ini.
“Masalah tata ruang ini sudah kita bahas bersama Bupati dan Wali Kota se-Kaltara, semoga dalam waktu dekat ini ada penyelesaian, agar Kaltara dapat kembali menyusun tata ruang yang baru,” bebernya.
Di samping itu, Wagub juga menyampaikan potensi yang dimiliki Kaltara jika ke depannya dikelola dengan baik. Salah satunya untuk bidang pertanian, karena di Sembakung, Nunukan terdapat lahan rawa sangat luas yang cocok untuk dijadikan lokasi pertanian dan sawah.
Sayangnya, lahan yang layak untuk pertanian itu berada dalam kawasan HTI penguasaan industri. Oleh karena itu, dengan kehadiran Menteri Siti Nurbaya dapat membantu untuk pelepasan lahan tersebut, agar dapat dikeloala untuk menjadi lokasi pertanian.
“Lokasinya rawa dan sangat cocok untuk pertanian, saya sudah meninjau langsung dan meminta Bupati Nunukan untuk komunikasikan dengan pemilik lahan, karena jika lahan itu dikelola dengan baik bisa menopang pertanian dan lumbung pangan, jika Ibu Kota pindah ke Kalimantan,” tuntasnya (Adpim/DKISPKaltara)