Newstara.com TANJUNG SELOR – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) untuk membahas persoalan rumput laut.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir mengatakan, RDP ini digelar untuk mengatasi persoalan harga rumput laut yang tidak terkendali dan mempengaruhi kesejahteraan petani rumput laut.
“Makanya dua OPD yang menaungi sektor ini kita undang untuk kita carikan solusi bersama sekaligus membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan Sektor Pertanian dan Perikanan,” kata Muhammad Nasir pada Ahad (8/12).
Nasir menekankan dalam mengatasi persoalan ini adanya sinergi antara Pemerintah Kabupaten kota, Pemprov Kaltara, serta DPRD Kaltara dan DPRD Kabupaten merupakan hal yang sangat penting dalam menyelesaikan persoalan ini.
“Pemerintah harus hadir untuk memberikan solusi yang nyata, bukan sekadar beralasan harga ini anjlok karena faktor global. Perlindungan harga dan stabilitas pasar harus menjadi prioritas,” ujarnya.
“Kita di DPRD akan menjalankan fungsi untuk mengawasi dan memastikan apakah Pemerintah sudah menjalankan kebijakan itu dengan benar,” ujarnya.
Bersama komisi II DPRD Kaltara juga mendorong pemerintah untuk merintis industri pengolahan rumput laut di Kaltara. Sebagai salah satu penghasil rumput laut terbesar kedua di Indonesia.
Diketahui, Kabupateb Nunukan dan Kota Tarakan memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri yang dapat meningkatkan kualitas dan harga jual rumput laut.
“Salah satu kendala dari OPD terkait ialah terbatasnya anggaran yang mereka miliki. Oleh karena itu pemerintah juga harus bisa memanfaatkan investasi swasta, sehingga ke depan tidak ada lagi persoalan mengenai tidak relatifnya harga bahan sektor perikanan dan pertanian,” pungkasnya. (***)
