Jika Terpilih, Jufri Budiman Komitmen Kembangkan Regulasi Pelabuhan Tarakan

RedaksiRedaksi - Senin | 05 November 2018 WIB
judul]
FOTO : NEWSTARA / ISTIMEWA
Caleg DPRD Provinsi Kaltara Dapil Tarakan Nomor urut 8 Partai Gerindra, Jufri Budiman.

Newstara.com TARAKAN - Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara daerah pemilihan (Dapil) Tarakan dengan nomor urut 8 dari Partai Gerindra, Jufri Budiman menyebutkan bahwa Kota Tarakan masuk dalam zona pulau yang sangat diminati investor dan menjadi tolak ukur perkembangan ekonomi di wilayah Kalimantan Utara (Kaltara), sehingga dibutuhkan pelabuhan bongkar muat yang representatif dan tidak bercampur dengan pelabuhan kedatangan kapal feri.

"Beberapa kali pertemuan dengan beberapa pelaku usaha logistik, dan memang rata-rata mempersoalkan bongkar muat yang sulit di pelabuhan Malundung," tutur Jufri Budiman kepada Newstara.com pada Senin pagi, (05/11/2018) melalui selulernya.

Menurutnya, saat ini hanya Pelabuhan Malundung Tarakan yang dapat dikatakan representatif menjadi pelabuhan bongkar muat (kargo, red), namun saat kapal feri tiba seminggu 2 atau 3 kali maka akan dipastikan melalui proses menunggu dan keterlambatan bongkar hingga 3 hari. Kondisi tersebut memicu terjadinya kenaikan biaya operasional, dan berimplikasi kepada kenaikan harga barang.

"Kita ketahui bersama, jika naiknya harga barang karena ada faktor pendukung, salah satunya adalah biaya angkutan atau logistik, dan semakin mahal biaya pelabuhan maka harga barang juga naik," ucapnya.

Jufri berharap pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) segera membuat regulasi pemisahan pelabuhan feri dengan pelabuhan bongkar muat barang di Pelabuhan Malundung, sehingga perkembangan ekonomi di Kota Tarakan dapat terlaksana dengan baik.

"Menurut saya Pelabuhan itu sangat vital, karena kita harus bisa membenahi itu dulu kalau mau Kaltara khususnya Kota Tarakan mau maju dan berkembang dari sektor ekonominya," tutupnya.

Dirinya meyakini jika terpilih menjadi salah satu Anggota DPRD Kaltara, maka persoalan pelabuhan dan bongkar muat akan diperjuangkannya kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan bersinergi dengan Kementerian Perhubungan dan perusahaan BUMN PT Pelindo sebagai pengelola pelabuhan tersebut.

Reporter : Andika