Newstara.com TARAKAN – Pernyataan Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat Ahmad Ali menyoal partainya tidak menjamin akan mengusung Ketua DPW Nasdem Kaltara Jusuf Serang Kasim (JSK) dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) 2020 mendatang. Dipastikan akan menjadi bumerang tersendiri serta menimbulkan polemik hingga kegaduhan di tubuh partai yang memiliki 2 kursi di DPRD Kaltara tersebut.
Pengamat Politik dan Social Media (Sosmed) Kaltara Fajar Mentari mengatakan saat ini JSK dikabarkan maju dalam bursa Pilkada Kaltara 2020 dengan membawa perahu Nasdem dan berkoalisi dengan partai lainnya. Alhasil, pernyataan tersebut dipastikan akan mencederai para militansi dan gerbong JSK di Nasdem.
“Pasti akan polemik, liat aja yahh. Saya tidak bicara kosong, nanti sama-sama kita lihat karena kita ketahui bersama bahwa JSK juga punya massa militan di Nasdem, kalaupun nanti partainya mengusung pasangan Irianto Lambrie bersama wakilnya, maka ibaratnya dua kali JSK kena, yang pertama saat puterinya kalah dengan Arka, lalu yang kedua nanti saat partainya diambil sama Pak Ir atau kandidat lainnya,” tutur FM kepada Newstara.com pada Selasa sore, (11/12/2019) di Tarakan.
“Seharusnya DPP Nasdem tidak buru-buru melemparkan statment yang seolah-olah memberikan sinyal kepada JSK agar jangan terlalu berharap banyak dengan partai yang dulu pernah dibesarannya, sebenarnya tidak masalah kalau dia (DPP Nasdem,red) mengatakan misalkan oke pak, mas, bu kita tunggu hasil survey dulu, karena semua berpeluang untuk di usung oleh partai, begitu kan lebih elegan dan tidak ada yang tercedera, kalau sekarang kan statment nya sudah mengindikasikan bahwa DPP tidak mengusung ketua DPW sekalipun, survey aja belum dilakukan kok sudah bicara seperti itu,” tambah FM.
Sekedar informasi, sebelumnya Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat Ahmad Ali saat kunjungannya ke Kaltara yakni tidak ada jaminan biarpun Ketua DPW, pemegang mandat tertinggi adalah rakyat jadi calon yang diusung Nasdem harus disukai rakyat, Nasdem tidak bermain-main dengan akal sehatnya.
FM mengatakan, Waketum DPP Nasdem Ahmad Ali, menempatkan rakyat sebagai salah satu barometer yang dijadikan ukuran untuk mengambil keputusan, karena kebijakan politik merupakan kebijakan publik. Dan langkah-langkah yang dilakukan lewat survei agar dapat diketahui dan diadopsi siapa bakal calon pemimpin yang dicintai dan dikehendaki oleh rakyat.
“Kalau memang kiblatnya hasil survei, kalimatnya sebaiknya jangan implisit karena akan muncul penafsiran-penafsiran yang berbeda. Dan bisa menciptakan perpecahan internal di tubuh Nasdem, dan kalau berbicara di sukai rakyat atau tidak, itu kan relatif terlepas survei siapa yang unggul, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa lembaga survei bisa saja menjadi cermin demokrasi bagi Parpol untuk memperbaiki kinerjanya, tapi harus dipahami bahwa elektabilitas saja belum cukup untuk membawa kemenangan,” ucapnya.
Menurutnya, Nasdem bermula dari sebuah organisasi masyarakat dan menjelma menjadi sebuah partai politik. Dengan mengusung jargon “Restorasi”, yang mana diharapkan menjadi motor penggerak perubahan, setelah berubah menjadi Partai Politik, jargon tersebut tetap melekat di tubuh NasDem. Partai NasDem berhasil membumikan restorasi politik, bukan restoran politik.
Di era post ideologi seperti saat ini, gagasan menjadi sesuatu yang paling sering ditawarkan. Utamanya dalam praktik politik di negara-negara yang sudah cukup matang demokrasinya. Dan akan menjadi partisi atau kombinasi dari berbagai ideologi yang pernah ada sebelumnya.
Reporter: Aldi S
