Newstara.com TARAKAN – Perwakilan yang terpilih menjadi Anggota DPD yang bertugas di Gedung Senayan Jakarta yang mewakiliki aspirasi masyarakat Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dianggap sejumlah kalangan kurang greget. Bahkan, mereka mempertanyakan apa saja yang telah dilakukan paska dilantik pada awal bulan Oktober 2019 lalu.
Pengamat dan Penggiat Sosial media (Sosmed) dan aktivis muda Kaltara, Fajar Mentari, S.Pd (FM) menyebutkan bahwa dari sekian banyak anggota DPD RI yang terpilih dalam mewakili Kaltara dan dilantik pada awal Oktober 2019 lalu, hanya terlihat Hasan Basri saja yang cukup aktif bekerja seperti saat saat pertemuannya dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan memperjuangkan kesejahteraan nelayan dan petambak dari Kaltara.
Lalu pada saat Hasan Basri mengupayakan agar pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal di Kementerian terkait, hingga menginisiasi pembentukan dan berdirinya kantor perwakilan DPD RI di Kaltara. Sementara, Anggota DPD RI lainnya tidak terlihat satupun dalamn memperjuangkan Provinsi Kaltara.
“Di antara semua pejabat nasional yang mewakili Kaltara, perasaan baru DPD-RI nya yakni Hasan Basri yang terlihat cukup eksis bekerja, walaupun baru satu bulan menjalankan fungsinya sebagai anggota DPD RI. Sejauh yang bisa kita perhatikan di media elektronik, HB mampu merealisasikan komitmennya itu,” ucap Fajar Mentari kepada Newstara.com pada Minggu sore, (17/11/2019) di Tarakan.
“Lalu Pertanyaannya, ngomong-ngomong yang lain nongolnya di mana ya? Apakah media memang sengaja menutup beranda untuk mereka, atau media tak menemukan jejaknya, atau mereka memang sengaja bersembunyi dari pantauan media, ataukah memang mereka belum melakukan apa-apa?,” ujar Fajar.
“Jangan melulu ketergantungan alasan menunggu reses, karena terpisah dari reses, seharusnya mereka tahu, Kaltara ini butuh cepat sentuhan dan menunggu kinerja DPD RI kita,” tambahnya.
FM mengatakan ada persoalan sosial dan hal lainnya yang sangat perlu dibenahi di Provinsi Kaltara, sehingga hal itu menjadi dasar mereka para wakil di Senayan untuk maju dan terpilih, namun pada saat terpilih tapi tidak ada gregetnya akan menjadi satu persoalan baru bagi Kaltara.
“Peran wakil rakyat yang terhormat itu sudah bisa dimulai pasca mereka dilantik, tidak mesti menunggu aspirasi reses, dan itulah sebenarnya integritas mereka diuji. Reses itu hanya bersifat sarana untuk menampung sisa-sisa aspirasi yang dianggap penting guna diperjuangkan sesuai mekanisme yang ada, jadi reses itu bukan alasan yang harus ditunggu, reses jangan dijadikan satu-satunya alasan untuk memperjuangkan persoalan masyarakat,” tuturnya.
Sekedar informasi, Fajar Mentari atau biasa disapa FM, adalah salah satu penggiat sosmed dan aktivis muda yang kerak kali melemparkan kritikannya kepada Pemerintah maupun legislatif. Bahkan, sering berkomentar di sejumlah media sosial seperti WA Group dan Facebook (FB).
Sebelumnya, Anggota DPD RI Fernando Sinaga menyebutkan bahwa untuk merealisasikan apa yang telah menjadi keharusannya sebagai wakil rakyat, maka tentunya harus melalui sejumlah tahapan, yang pertama adalah menginventarisir segala permasalahan yang muncul di masyarakat maupun pemerintah daerah lalu akan diperjuangkan di Kementerian terkait.
“Sementara ini yang kita lakukan di Komite III adalah menginventarisir segala persoalan di bidang olahraga. Demikian pun untuk bidang lainnya, seperti agama, pendidikan, dan kesehatan, yang memang sudah menjadi kewajiban kami,” tutur Fernando Sinaga Anggota DPD RI perwakilan Kaltara.
Baginya, atas dasar itulah sehingga pihaknya berharap dengan adanya kantor perwakilan DPD RI dapil Kaltara maka harus segera terwujud sesegera mungkin, karena akan menjadi ruang atau tempat untuk merangkul berbagai aspirasi masyarakat, serta memudahkan untuk membangun komunikasi lebih intens.
“Adapun hal penting lainnya, bahwa kita juga harus mendengarkan aspirasi dari bawah dulu secara langsung. Salah satunya yakni melalui reses yang dijadwalkan akhir tahun ini. Jadi desember mendatang kita sudah mulai mendengarkan aspirasi masyarakat. Nah, di situlah kita mulai inventarisasi segala aspirasi, sehingga kita juga bisa bergerak di pusat,” tutup Fernando.
Reporter: Aldi S
