Newstara.com TARAKAN – Praktisi ekonomi dan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan, Dr. Margiyono mengatakan perekonomian Global akibat Covid-19 telah mengalami kontraksi atau bahasa lainya resesi ekonomi. Pertumbuhan global turun hingga mencapai – 5,2% !(World Bank, Juni 2020,red). Dalam konteks negara tentu angka tersebut cukup variatif, misalnya pada tahun 2020 ini Indonesia tumbuh 0 persen, Negara Eropa -9’1 persen, China juga turun pada tahun 2019 yakni sebesar 6,1% dan pada tahun 2020 hanya 1 %.
Menurutnya, dalam skala regional wilayah, belum ada data resmi tentang perekonomian Provinsi Kalimantan Utara. Namun ada gejala yang nampak pada beberapa penyangga ekonomi Kaltara untuk triwulan II yang juga ikut terdampak.
Terlihat bahwa, sektor Perhotelan tidak banyak beroperasi, lalu diikuti oleh sektor transportasi yang ikut beristirahat, sektor konstruksi tertinggal untuk proyek perumahan masyarakat. Sementara, pertambangan di hadang oleh rendahnya harga komoditas dan terjadi relokasi anggaran untuk kegiatan ekonomi non produksi.
Pasalnya, Pemerintah Daerah (Pemda) lebih memprioritaskan bantuan sumbangan sejumlah bahan-bahan pokok untuk konsumsi sebagai upaya jaring pengaman sosial.
“Bantuan tersebut lebih diarahkan untuk kelompok miskin, dan rentan terhadap miskin baru atau mereka yang berada pada garis kemiskinan dan dibawahnya,” ucap Margiyono.
Tentu termasuk mereka yang terdampak pada PHK, walaupun hingga saat ini belum ada data resmi namun gejala yang nampak telah menunjukan bahwa Pasar, toko dan swalayan mengalami penurunan pendapatan akibat sepinya pembeli atau konsumen.
Hal itu memiliki pola yg sama untuk perkotaan diseluruh Provinsi Kaltara. Bahkan, sebagian pengusaha mengalami penurunan omset yang terjun bebas hingga mencapai 70 persen.
“Dalam situasi seperti itu pilihan pemerintah adalah memprioritaskan kesehatan atau ekonomi. Dan belakangan nampak kombinasi keduanya, dimana tujuannya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Kolaborasi kebijakan fiskal dan moneter sangat diperlukan, kebijakan fiskal melalui subsidi dan insentif pajak. Sementara moneter Bank Indonesia (BI) yang di dukung OJK (Otoritas Jasa Keuangan) terus mendorong peningkatan peredaran uang (money suply), dengan mengupayakan peningkatan kredit. Baik pada investasi atau modal kerja usaha mikro dan makro.
“Kebijakan itu diharapkan menjadi stimulus ekonomi. Sehingga dapat menekan dampak non ekonomi. Misalnya masalah sosial termasuk potensi kriminalitas masyarakat,” tuturnya.
KENDALA STRUKTURAL
Margiono mengatakan pergerakan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan strukturnya, artinya Provinsi Kaltara memiliki masih ketergantungan pada sumberdaya alam (SDA). Bahkan 45 % ekonominya ditopang oleh SDA, 17 persen dari sektor pertanian dan 28 persen dari sektor pertambangan. Ini berpengaruh pada struktur pendapatan daerah, termasuk pendapatan pemerintah dalam APBD.
“Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltara sebesar 23 persen dari APBD. Sementara 77 persennya adalah dana perimbangan, atau dana transfer dari pusat. Diantaranya, 77 persen Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai 49%, artinya bahwa pelaksanaan pembangunan Kaltara sangat tergantung dengan APBN,” ujarnya.
MESIN EKONOM BARU
Lokomotif ekonomi yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah UMKM, dimana Jumlah UMKM di Kaltara, pada tahun 2018 sekitar 8.251 unit, dan pada tahun 2019 sebanyak 9.676, sementara pada tahun 2020 bisa mencapai 12.223 usaha.
Sesuai data tahun 2019 untuk data UMKM pada Usaha Kecil mencapai 1.978, unit, Usaha Menengah sekitar 569 unit, Dan Usaha Mikro dari 6.374 usaha. Lalu, berdasarkan klasifikasi daerah, Bulungan sekitar 3.480 unit, Malinau 1.144 unit, Nunukan 2.535 unit, dan Tana Tidung sebanyak 896 unit. Sementara Tarakan mencapai merupakan yang tertinggi yakni mencapai 4.451 unit.
“Sebenarnya, Pemerintah dan BI sudah cukup berupaya melakukan edukasi dan bimbingan yang cukup baik bagi pergerakan usaha UMKM di Provinsi Kaltara,” ujar Margiono kepada Newstara.com
Beberapa strategi pembinaan yang di lakukan BI adalah memberikan akses pembiayaan dan akses pasar menggunakan digital hopefully, program tersebut membantu UMKM untuk mendapatkan pasar yang lebih bagus dan bersaing serta memanfaatkan platform digital dalam pergerakan UMKM menuju arah digitalisasi. Bahkan, dalam platform digital ini dituntut agar unit usaha dapat menggunakannya, seperti e-commerce, e-payment, dan e-financing.
“Selain itu juga ada upaya fasilitasi business matching (temu bisnis,red) dan business coaching (konsultasi bisnis,red),” sambungnya
Selain itu, Pemerintah juga berupaya menyalurkan kredit usaha kecil dan menengah melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM.
Lalu, pada akhirnya pengembangan UMKM akan mampu menjadi mesin ekonomi baru yang tepat dan bisa menjadi solusi atas persoalan saat pandemi. Dengan begitu, maka penciptaan lapangan kerja, peningkatkan pendapatan masyarakat akan tercapai. Bahkan, peningkatan pajak dan retribusi yang menjadi sumber utama pendapatan asli daerah (PAD) akan dapat ditingkatkan lebih tinggi lagi.
Reporter: Aldi S
