Connect with us

Kaltara

Pemprov Kaltara Didesak Alihkan Dana Humas Protokoler Tahun 2020 Untuk Penanganan Covid-19

Newstara.com TARAKAN – Dana Humas dan Protokoler Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sudah dianggarkan pada tahun 2020, dimana sebelumnya tahun 2019 juga dianggarkan sebesar Rp 50 miliar lebih. Namun, saat ini terjadi musibah penyebaran pandemik Covid-19 yang mengancam masyarakat Kaltara. Sehingga, dana yang tidak terlalu urgent dapat di alihkan untuk kepentingan orang banyak.

Koordinator Garuda Kaltara, Yudhi Hamdhani mengatakan saat ini negara khususnya Provinsi Kaltara sedang membutuhkan anggaran besar untuk menekan penyebaran pandemik Virus Corona (Covid-19) yang akan masuk ke Kaltara, sehingga langkah bijak dan preventif yang harus dilakukan adalah mengalihkan anggaran itu untuk penanganan Covid-19.

“Apakah Gubernur Kaltara dan Pemprov Kaltara tetap bersikeras untuk menggunakan dana Humas dan Protokoler tahun 2020 itu, karena yang 2019 kan sudah terlaksana, dan lebih baik gunakan anggarannya untuk penanganan Covid-19, ini pertaruhan nyawa masyarakat Kaltara loh,” tutur Yudhi Hamdhani kepada Newstara.com pada Kamis pagi, (19/03/2020) di Tarakan.

Yudhi mengatakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh Indonesia termasuk Kaltara yang menyetujui mengalihkan anggaran yang tidak urgent untuk penanganan penyebaran Covid-19. Sementara, protokoler yang berhubungan dengan perjalanan dinas dan kontrak kerjasama media tidak seberapa penting bila dibandingkan nyawa masyarakat Kaltara.

“Jangan sampai masyarakat berfikir ngapain bayar pajak dan lainnya, yang notabene sebagai kewajiban kita sebagai rakyat untuk negara dan toh pada akhirnya uang tersebut hanya digunakan untuk hal-hal yang mubazir yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat secara luas,” tutur Yudhi.

“Bisa dibayangkan dana Rp 50 miliar dikatakan masih ideal, Berarti perbulan Rp 4,2 miliar, perhari kurang lebih Rp 140 juta, jadi lebih baik dana itu gunakan untuk penanganan Covid-19,” sambungnya.

Yudhi menyebutkan solusi yang lebih bijak dalam menyikapi musibah ini adalah dengan mengalihkan anggaran humas dan protokoler untuk membantu penanganan Covid-19. Dan fokus masalah ini harus dibawa kepada lembaga DPRD Provinsi Kaltara untuk sama-sama disetujui dan disahkan.

“Kita minta anggaran Humas dan Protokoler tahun 2020 dialihkan untuk membantu penanganan Covid-19. Anggaran tahun 2020 ini bisa melalui mekanisme APBD Perubahan 2020 nanti,” tutupnya.

Reporter: Aldi S

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Kaltara