TANJUNG SELOR – Maraknya terjadi musibah banjir Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mewacanakan untuk merelokasi rumah masyarakat yang tinggal di bantaran sungai.
Kepala Bidang Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR – Perkim) Provinsi Kaltara, Muhammad Arisa, ST., mengungkapkan musibah banjir beberapa waktu lalu mengakibatkan hanyutnya 2 rumah. Karena itu, Pemprov Kaltara menginisiasi rencana relokasi rumah warga rawan bencana banjir.
“Untuk melakukan relokasi belum jadi hanya untuk pendataan di daerah rawan bencana tepian sungai sudah kita data, jadi sekarang masih dalam tahapan pendataan,” katanya, Kamis (23/5).
Pemerintah, kata Arisa sudah melakukan pendataan melalui pihak ketiga. Sedangkan untuk verifikasi hasil pendataan tersebut dilakukan langsung oleh Pemprov Kaltara melalui Dinas PUPR-Perkim.
“Untuk melaksanakan relokasi rumah warga maka di perlukan data valid bagi warga yang tinggal di daerah tersebut, sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum,” jelasnya.
Arisa menuturkan bahwa bersama Bidang Perumahan masih terus melakukan pendataan daerah rawan bencana di kabupaten Malinau dan kabupaten Nunukan, di mana sekarang ini ada sekitar 100 rumah warga yang masih dalam proses verifikasi.
Wacana relokasi rumah warga pasti akan segera di realisasikan, karena sudah masuk dalam SPM dan menjadi indikator program serta kebijakan dari Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara.
Provinsi Kaltara dengan topografis perbukitan penuh dengan hutan lembat dan semakin ke hulu maka arus sungai semakin kuat. Namun begitu, Arisa mengungkapkan tidak menghentikan semangat pemerintah untuk melakukan relokasi rumah masyarakat yang rawan banjir.
“Kita pelan – pelan memberi pemahaman terhadap masyarakat kita, ada bahaya yang selalu mengintai, saya yakin relokasi bisa dilakukan secara bertahap,” ujarnya.
“Kami berharap semoga masyarakat bisa menerima bantuan pemerintah, karena kami pun mendukung untuk masyarakat desa, kita berdiri sebagai pemerintah untuk melindungi dan melayani masyarakat,” tuntasnya.(dkisp)
