Newstara.com KALTARA – Kenaikkan tarif bahan bakar minyak (BBM) yang disahkan Pemerintah Republik Indonesia (RI) beberapa hari lalu menuai berbagai kontra. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalimantan Utara (Kaltara) turut menyoroti persoalan tersebut.
Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW), M Nasir mengatakan akan muncul berbagai permasalahan yang akan dihadapi masyarakat Kalimantan Utara sebagai dampak kenaikkan tarif BBM.
Menurutnya, keputusan pemerintah menaikkan tarif BBM akan membebani perekonomian masyarakat yang baru saja bangkit setelah berakhirnya wabah Covid-19.
“Kenaikkan tarif BBM ini sangat membenani tumbuhnya atau bangkitnya kembali masyarakat kita. Khususnya perekonomian mereka setelah wabah covid ini berlalu,” ucap Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW), M Nasir.
“Harapan kita setelah wabah covid berlalu ini, maka kemudian masyarakat Indonesia, khususnya Kaltara, kemudian mereka bangkit. Tapi dengan adanya keputusan pemerintah ini maka membebani mereka.” Sambungnya.
Menurutnya, mata pencaharian masyarakat Provinsi Kaltara yang mayoritas sebagai nelayan merasakan dampak dari naiknya tarif BBM.
“Kita lihat bahwasannya, mata pencaharian masyarakat di Kaltara mayoritas pada sektor perairan (laut dan sungai), maka tentunya mereka pasti memakai transportasi laut yang salah satu penunjangnya adalah BBM. Dengan adanya kenaikan BBM ini, pastilah membebani pengeluaran mereka,” ujar Nasir.
Bahkan, Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan justru masyarakatnya tergantung hidup dari budidaya rumput laut dan nelayan sehingga ini sangat membutuhkan BBM,” sambungnya lagi.
Nasir menyebutkan saat di tinjau dari geografis daerah Kalimantan Utara seperti 5 Kabupaten/Kota yang dipisahkan oleh darat, laut dan udara. Maka sarana angkutan antar daerah sangat dibutuhkan, dan menjadi sebuah keniscayaan.
Sehingga,dengan meningkatnya kenaikan harga BBM pasti akan berimbas pada kenaikan tarif atau harga tiket dari sarana transportasi laut atau sungai di Provinsi Kaltara. Serta dampaknya juga ikut terjadinya pada kenaikan bahan makanan pokok dan sektor lainnya.
“Jadi BBM mempengaruhi semua lini, dan oleh karena itu maka sekali lagi ini (kenaikan tarif BBM,red) sangat real membebani kehidupan masyarakat, disaat masyarakat baru mulai bangkit setelah pandemik,” ujar Nasir.
“Saya atas nama Ketua DPW PKS Kaltara menyampaikan kepada seluruh anggota DPRD dan fraksi dari PKS di Kalimantan Utara agar kesempatan-kesempatan yang strategis seperti paripurna, dapat menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM dan bisa bekerjasama serta menggalang fraksi partai lain termasuk juga berusaha untuk bagaimana mengajak pemerintah daerah setempat untuk menyurati pemerintah pusat agar menunda atau membatalkan kenaikan harga BBM ini, Kita berjuang untuk rakyat agar kemudian, PKS dirasakan manfaatnya untuk masyarakat,” tutupnya. (**)
