Newstara.com KUPANG – Palang Merah Indonesia (PMI) bersama Federasi Palang Merah Internasional dan Bulan Sabit Merah (IFRC) dan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) menurunkan 1.000 relawan untuk mensukseskan Program Pemerintah Indonesia dalam mengeradikasi imunisasi polio. Peluncuran tersebut digelar pada 2 November 2021 lali di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.
PMI akan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan akses masyarakat melalui program dan layanan imunisasi polio. Dan mendorong peningkatan permintaan vaksinasi serta mengurangi penolakan terhadap vaksin di masyarakat. Sekaligus meningkatkan pelacakan (surveillans) untuk kasus Lumpuh Layu Akut (Acute flaccid paralysis).
Program tersebut akan fokus pada pelaksanaan menargetkan daerah berisiko tinggi dan memiliki cakupan rendah terhadap program imunisasi polio pada 5 provinsi, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Papua Barat.
Ketua Bidang Kesehatan & Sosial PMI Pusat, Fachmi Idris mengatakan, berbagai upaya telah dilakukan PMI untuk mendukung Pemerintah Indonesia agar imunisasi dasar menjangkau seluruh anak, baik melalui Program Imunisasi Nasional, Campak Rubella, maupun program lainnya.
“Penting sekali untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam memberi akses kepada seluruh anak Indonesia agar tehindar dari polio, Campak, dan rubella,” tuturnya.
Menurutnya, melalui Program Imunisasi Nasional maka relawan PMI akan menjadi garda terdepan dalam upaya eradikasi polio di Indonesia sehingga perlu untuk fokus pada kegiatan deteksi awal, pencegahan, dan peningkatan kapasitas sumber daya agar mampu melindungi anak-anak di Indonesia dari virus polio.
“Sebanyak 1.000 relawan Palang Merah di wilayah tersebut akan menerima pelatihan agar mampu mendukung Pemerintah Indonesia menggenjot program imunisasi polio,” ucapnya lagi.
Profesor Fachmi Idris selaku Ketua Bidang Kesehatan dan Sosial PMI Pusat hadir dalam kegiatan. (Ft. Dok)
Kepala Delegasi Federasi Palang Merah Internasional dan Bulan Sabit Merah (IFRC) Jan Gelfand menambahkan,
Asia Tenggara secara resmi telah terbebas dari polio sekitar tujuh tahun yang lalu, tetapi ia meyakini terdapat potensi bermunculan kembali.
Tantangan di tengah pandemi yang masih berlangsung, lanjutnya, memerlukan adanya peningkatan upaya
untuk melindungi setiap anak di Indonesia terhadap imunisasi dasar.
“Pandemi tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat khususnya semua anak-anak Indonesia untuk mendapatkan akses imunisasi dasar, khususnya polio. Dukungan kepada Palang Merah Indonesia sangatlah penting untuk mencegah kemunculan kembali virus ini,”tukasnya.
Jan Gelfand selaku Kepala Delegasi IFRC untuk Indonesia dan Timor Leste. (Ft. Dok)
Ryan Washburn, Mission Director USAID Indonesia mengapresiasi Indonesia yang telah berhasil mengembangkan integrasi dan koordinasi antar lembaga untuk menyukseskan eradikasi polio.
“USAID gembira dapat bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dan organisasi seperti Palang Merah Indonesia dan Federasi Palang Merah Internasional dan Bulan Sabit Merah untuk memberantas Polio dan memastikan vaksin polio menjangkau setiap anak di Indonesia, tanpa kecuali,” tegasnya.
Sekedar informasi, IFRC merupakan jaringan kemanusiaan terbesar yang terdiri dari 192 Perhimpunan Nasional
Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang memiliki tugas utama untuk meningkatkan taraf hidup dan mempromosikan martabat serta integritas di dunia.
Palang Merah Indonesia (PMI) adalah sebuah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam
bidang sosial kemanusiaan. Palang Merah Indonesia berada di 34 Provinsi dan di lebih dari 450 kabupaten dan kota di Indonesia.
Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) merupakan lembaga terdepan milik pemerintah Amerika Serikat yang membudayakan dan menerapkan nilai-nilai demokrasi di luar negeri serta mewujudkan dunia yang bebas, damai dan sejahtera.
Melalui program pembangunan internasional dan bantuan bencana, USAID bermitra untuk menyelamatkan jiwa, menurunkan kemiskinan, memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis, menolong masyarakat bangkit dari krisis kemanusiaan dan melanjutkan pembangunan setelah bantuan berakhir serta mencapai kemandirian dalam pembangunan. (***)
