Newstara.com TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, belum lama ini usai melakukan reses di daerah pemilihannya atau Dapilnya yakni Kabupaten Bulungan dan Tana Tidung.
Achmad Djufrie mencatat sejumlah usulan yang diterima dari masyarakat. Beberapa di antaranya termasuk permintaan untuk pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU), normalisasi drainase, serta pendalaman Sungai Selor yang dinilai masih dangkal meski sudah dilakukan pengerukan sebelumnya.
Salah satu usulan yang cukup menarik adalah permintaan dari masyarakat di Kampung Arab, Tanjung Selor, yang menginginkan adanya wadah atau tempat penjajakan kuliner bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Hal ini menunjukkan pentingnya dukungan terhadap sektor UMKM, yang merupakan bagian vital dari perekonomian lokal, khususnya dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah,” jelasnya, Senin (09/12/2024).
Achmad Djufrie memastikan bahwa semua usulan masyarakat yang dikumpulkan dalam reses tersebut, akan dituangkan dalam bentuk pokok-pokok pikiran (pokir) dewan, yang kemudian akan diusulkan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti.
“Tentu, apa yang menjadi aspirasi masyarakat itu akan disusun dalam pokir dewan untuk diteruskan kepada pemerintah daerah. Nanti pemerintah daerah akan menindaklanjuti usulan kita yang ada di pokir itu,” ujarnya.
Pokir dewan, menurut Djufrie, merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap lembaga legislatif. Tujuan utamanya adalah untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah, agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan kebutuhan warga. Namun, ia juga menekankan bahwa semua usulan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Hal ini tentu akan dilakukan secara bertahap, karena tidak mungkin semua aspirasi dapat diakomodir sekaligus. Pengerjaannya akan disesuaikan dengan kesiapan anggaran daerah,” kata Djufrie.
Dengan dilakukannya reses ini, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari aspirasi yang mereka sampaikan, sekaligus menjadi bagian dari proses pembangunan daerah yang lebih baik. (***)
