Newstara.com TARAKAN – DPD Partai Nusantara (PN) Kalimantan Utara (Kaltara) yang digawangi Yoko Handani dan telah ditetapkan sebagai pendiri partai bersama Harmiaty Bahar dan Tengku Syams, namanya akan terus melekat sepanjang perjalanan politik Partai Nusantara di Indonesia. Bahkan, Yoko Handani telah menjadi Ketua DPD PN Kaltara sekaligus pendiri partai termuda di Indonesia.
“Adinda kita tetapkan sebagai pendiri partai termuda dan Ketua DPD termuda di Indonesia, dinda Yoko ini masih muda dan semangatnya sangat luar biasa, beliau sudah punya program didaerahnya, dan kita segera kombinasikan dengan program dari DPP,” ucap Ketua Umum DPP PN Indonesia, Dr. Suriyanto, SH, MH, Mkn
Sementara, Yoko Handani menyebutkan bahwa sampai saat 34 pengurus partai tingkat DPD masih banyak yang lebih muda dan Millenial darinya, namun semangat hingga pengalaman di dunia politik pun cukup baik di Provinsi Kalimantan Utara.
“Iya memang ditetapkan menjadi salah satu pendiri partai dan termuda lagi, ini bagi saya luar biasa, apalagi saya orang Kaltara tentu bangga menjadi pendiri partai yang nantinya akan besar di Indonesia, jadi yang termuda tidak masalah namun semangat perjuangan dan pengalaman perjalanan politik cukup yahh,” ucap Yoko Handani sesaat tiba di Tarakan pada Jumat sore, (23/04/2021) di Bandara Juwata Tarakan.
Yoko mengatakan, Partai Nusantara memiliki Home Work (Pekerjaan rumah,red) yang cukup banyak, antara lain melengkapi pengurus hingga pemberkasan yang dibutuhkan oleh DPP PN Indonesia saat mendaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Setelah itu, menghadapi Verifikasi Faktual (Verfak) KPUD Kaltara sekaligus untuk 5 Kabupaten Kota.
“Saya sudah menyerahkan berkas kepada DPP, dan langsung diterima Ketum, alhamdulillah baik Ketum dan Sekjen kita ini sangat asik diajak diskusi, komunikasi dan selalu respon kepada daerah, ini yang membuat saya lebih bersemangat dan memang pilihan saya sudah tepat memilih Partai Nusantara,” tutur Yoko Handani.
“Kita pun juga sudah di wanti-wanti Ketum, bahwa pemberkasan harus real, nggak ada istilah asal comot, asal ada pengurus, atau berkasnya asal-asalan, yahh nggak boleh asal-asalan, karena disitulah perjuangannya,” sambungnya.
“Sesaat DPP sudah mengantongi surat Kemenkumham, maka kita sudah siapkan kegiatan-kegiatan yang real di lapangan untuk masyarakat,” tutupnya. (***)