Connect with us

Tarakan

Soal Gedung DPRD Tarakan, Demokrat : Dimana Hati Nurani Gubernur

Ketua DPC Demokrat Tarakan Herman Hamid. (Ft. Dok)

Newstara.com TARAKAN – Ketua DPC Partai Demokrat Tarakan Herman Hamid mengatakan gedung DPRD Kota Tarakan diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), dan diberikan kurun waktu 6 bulan untuk pindah atau membangun gedung baru merupakan hal yang wajar dan sah-sah saja.
Karena berdasarkan surat dari Pemerintah Kota Tarakan yang ditujukan kepada Pemprov Kaltara terkait permintaan hibah aset telah ditolak, sehingga seluruh Anggota DPRD Tarakan dan kelengkapan staf dinas kesekretariatan harus segera pindah.

“Begini saya menyikapinya ya memang sah-sah saja, ya itu memang punya Provinsi tapi niat pembentukan DOB Provinsi Kaltara kan nafasnya di bentuk Kaltara untuk mensejahterakan masyarakat di Kabupaten/Kota dan nafas utamanya kan itu,” tutur Herman Hamid kepada Newstara.com pada Sabtu pagi, (07/03/2020) di Tarakan.

“Saya juga ingin sampaikan bahwa yang punya wilayah itu adalah empat kabupaten dan kota, provinsi tidak punya wilayah, jadinya artinya Bupati Walikota ityu seyogyanya harus diayomi, dalam hal ini Gubernur sebagai orang tua kita dan Bupati/Walikota adalah anak-anaknya, dan orang tua ke anak-anaknya mengayomi dan keduanya harus saling akur, Provinsi harus ikut membantu mensejahterakan daerah-daerah ini,” sambungnya.

Herman Hamid menyebutkan saat dirinya masih menjabat sebagai salah satu Anggota DPRD Tarakan, jarang sekali Provinsi memberikan anggaran kepada Tarakan, bahkan saat dijabat oleh Pj. Gubernur Sasongko sempat mendapat anggaran kurang lebih 100 miliar. Namun, pada saat Gubernur definitif hanya mendapat Bantuan Keuangan (Bankeu) sektor pendidikan yang sifatnya wajib karena Undang-undang, bahkan aset-aset yang memberikan Penghasilan Asli Daerah (PAD) kepada Tarakan seperti Tengkayu 1 dan 2 justru diambil alih oleh Provinsi.

“Seorang Bapak seharusnya membantu anak-anaknya termasuk di kota Tarakan karena daerah yang memiliki wilayah ini ingin mensejahterakan masyarakatnya, jika berhasil di daerah tentu yang bangga juga Gubernur Kaltaranya, dan kalau sudah seperti itu maka kehadiran Pemerintah Provinsi Kaltara sudah keluar dari tujuan kita membentuk DOB provinsi Kaltara, dimana hati nurani pak Gubernur,” ucapnya.

Herman Hamid juga berharap Pemerintah Kota Tarakan tidak terpancing suasana dan berkeras untuk membalas dan mengambil aset-aset yang dipinjam pakai oleh Provinsi Kaltara. Karena keduanya merupakan sama-sama Pemerintah yang tugasnya adalah melayani masyarakat.

“Saya sebagai Ketua Partai punya beban moral terhadap Kota Tarakan, memang sebenarnya itu haknya Provinsi tapi tidak se-sepatutnya juga seperti itu, dan tetap kita berpikir positif untuk kebaikan masyarakat Tarakan,” tutupnya.

Reporter: Aldi S

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Newstara TV+ Newstara TV

Orang Baik, Eko Pristiawan Dimata Ibu Gubernur Dan Team Work Newstara TV

“Menjadi Orang Baik Itu Tidak Gampang, Banyak Tantangan Dan Pengorbanan, Tapi Itulah Indahnya Berjalan...

Featured Video Play Icon
Featured Video Play Icon

Ucapan Ramadhan Dari Ketua DPRD Kaltara, Ibu Norhayati Andris

Tidak terasa Ramadan telah tiba dan semoga pada bulan Ramadan kali ini, semua kita...

Kontroversi, Penghargaan Irianto Menuai Polemik Di Nunukan

Newstara.com NUNUKAN – Penghargaan dari salah satu stasiun televisi swasta yang menayangkan video singkat...

(LIVE) OBRASS TAYANG ULANG NTV

(OBRASS TAYANG ULANG) Narasumber : 1. Ibu Ari Yusnita (Cawabup Bulungan) 2. Bpk. dr....

Advertisement


More in Tarakan