Newstara.com JAKARTA – Wakil Ketua Komite II DPD RI, Hasan Basri, melaporkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) terkait adanya sengketa lahan Pantai Amal di Kota Tarakan Kalimantan Utara (Kaltara). Laporan itu, disampaikannya dalam pertemuan pada Kamis lalu, (02/07/2020) di Gedung Nusantara III Lantai 8 Kompleks MPR RI Jakarta.
Laporan itu juga disampaikan dalam pembahasan bersama Komite II DPD RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI, Letjen TNI Mar. (Purn) Dr. Nono Sampono, M.Si serta dihadiri oleh Kepala Staf AD, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dan Deputi Bidang Kordinasi Pertahanan Negara Kemenkopolhukam RI, Direktur Perhubungan Laut Kemenhub RI, Direktur Penjaga Laut dan Pantai serta Kepala Staf AD 2002-2005 Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh dan Guru Besar Hukum Internasional FH UI, Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LLM, Ph.D.
Sebelumnya, Hasan Basri (HB) menggelar pertemuan bersama perwakilan Warga Pantai Amal pada 29 Februari 2020 lalu di Cilandak Town Square Jakarta Selatan, dan dilanjutkan pertemuan kedua pada 9 Maret 2020 di Binalatung, terkait sengketa Lahan yang hingga kini tidak Kunjung mendapatkan solusi, dari Pemerintah Daerah dan Pusat.
“Saya meminta khusus kepada Kemenkopolhukam dan Deputi yang membidanginya agar peran khusus Bakamla untuk sesegera mungkin mencari solusi terbaik bagi pihak yang bersengketa di Pantai Amal Lama,” tuturnya pada Rabu siang, (08/07/2020) melalui selulernya.
“Permasalahan tersebut sudah terjadi sejak 30 tahun lalu, dan sudah banyak menguras energi dan waktu berbagai pihak, namun tak kunjung selesai,” sambungnya.
Sekedar informasi, lahan yang berada di Kelurahan Pantai Amal Tarakan Kaltara itu bersengketa dengan melibatkan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lamtamal) XIII Tarakan. Bahkan, dokumen-dokumen pendukung aspirasi juga diserahkan Hasan Basri kepada Kemenkopolhukam yang didapatnya saat melakukan Reses Beberapa waktu lalu.
“Saya berharap dokumen ini menjadi pijakan Kemetrian dan Pihak AL dalam mengambil keputusan terbaiknya, karena kita sudah lelah mendengar keluhan masyarakat dan pihak AL yang masih menunggu keputusan terbaik, sehingga saya meminta segera dituntaskan dalam waktu yang tidak terlalu lama,” ucapnya.
Sebelumnya, sejumlah warga Pantai Amal Tarakan-Kaltara pada awal tahun 2020 lalu, sempat berinisiatif untuk menemui Presiden Joko Widodo, namun karena berbagai pertimbangan sehingga mereka mengadu kepada Anggota DPD RI perwakilan Kaltara Hasan Basri di Jakarta.
Reporter: Aldi S
