Newstara.com JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Demokrat Hasan Saleh menegaskan masa jabatan presiden tiga periode, pemilihan kepala daerah (gubernur dan bupati) secara tidak langsung, serta pemilihan Presiden oleh MPR RI adalah sebuah kemunduran demokrasi di Indonesia.
Pernyataan ini secara tegas disampaikan Hasan Saleh, anggota DPR RI dari Partai Demokrat.
“Kekuasaan yang terlalu lama akan menimbulkan banyaknya masalah, seperti pemerintahan yang otoriter serta meningkatnya korupsi,” tegas Hasan Saleh di Kompleks DPR RI Jakarta, pada Rabu siang, (04/12/2019).
Menurut anggota Komisi I dari fraksi Partai Demokrat tersebut, sistem demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan selama ini telah menghasilkan banyak kemajuan yang sangat berarti bagi kehidupan masyarakat secara prosedural.
“Pemilu legislatif, Pemilu presiden, hingga pilkada dapat berlangsung secara bebas transparan dan demokratis melalui pemilihan umum,” tandasnya.
Lebih lanjut Hasan Saleh mengatakan, kami dengan tegas menolak amandemen UUD 1945. Berkaitan dengan hal tersebut, walaupun pilpres dan pilkada secara langsung menghabiskan biaya yang cukup besar, tidak elok rasanya ini dijadikan alasan untuk mengamandemen UUD 1945.
Partai Demokrat adalah partai pro demokrasi dan pro rakyat, kami meyakini Demokrasi adalah jalan yang terbaik. Pemilihan Presiden dan Kepala Daerah secara langsung merupakan cara terbaik yang telah dipilih rakyat untuk membangun Demokrasi di Indonesia.
“Marilah kita jadikan demokrasi di Indonesia lebih baik, bukan mundur dan mengkhianati kedaulatan rakyat,” tegas Hasan.
Reporter: Mufreni
