Newstara.com TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) aktif H Irianto Lambrie, kabarnya akan memilih pasangan pendamping yang benar-benar memiliki popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas untuk menghadapi lawan-lawan politiknya nanti dalam pertarungan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serentak tahun 2020. Dua nama digadang-gadang bakal menjadi pilihan, yakni Jusuf Serang Kasim (JSK) dan Irwan Sabri.
Walaupun sebenarnya Juru Bicara Irianto Lambrie, Ricky Valentino tidak secara terang-terangan menyebutkan kedua nama tersebut. Namun, telah disebutkannya ada dua nama calon pendamping Irianto Lambrie yang sudah mengerucut yang berdomisili di Nunukan dan Tarakan. Bahkan, kedua nama tersebut sudah dikomunikasikan kepada masing-masing partai politik pengusung dan pendukung.
“Iya sudah mengerucut dua nama, domisili dari Nunukan dan Tarakan mewakili yang muda dan senior, tapi mohon maaf saya tidak sebutkan kedua nama tersebut, kalau dari Nunukan kan memang benar ada kedekatan dengan bang Iwan Sabri, kalau di Tarakan bisa saja ada nama-nama seperti pak Muddain, Ahmad Kartadi, Pak Jusuf SK, bang Achmad Usman dan nama-nama lainnya,” tutur Ricky Valentino kepada Newstara.com saat dihubungi melalui selulernya pada Sabtu malam, (21/03/2020) di Tarakan.
Ricky Valentino menyebutkan untuk menetapkan pilihan kepada salah satu nama tentu harus ada pertimbangan dari parpol pengusung dan pendukung, serta sesuai dengan mekanisme. Namun, Irianto Lambrie juga memiliki hak untuk menentukan siapa pasangannya yang cocok dan tepat. Sehingga, jika terpilih dapat bersinergi dengan baik untuk memimpin Provinsi Kaltara menjadi salah satu yang terdepan.
“Komunikasi dengan pak JSK itu sangat baik dan intens, tidak ada kendala dan beberapa waktu lalu juga ada pertemuan keduanya, namun untuk memilih pendamping Bapak (Irianto Lambrie, red) belum ada keputusan secara resmi apakah memilih Irwan Sabri, Jusuf SK atau tokoh lainnya,” ujarnya.
“Secara tekhnis dimungkinkan untuk menetapkan wakil pasangan Irianto Lambrie adalah dengan komunikasi elite partai sehingga di ibaratkan seperti anak yang ingin menikah namun belum mendapat restu dari orang tuanya, sehingga keduanya harus direstui dulu dan sama saja seperti ini, elite politiknya di atas harus merestui dulu di partai pendukung dan pengusung, logikanya seperti itulah kira-kira,” tutupnya.
Reporter: Aldi S
